Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi oleh kakak dan kuasa hukum Saipul Jamil. Kasus yang diduga menyebabkan rendahnya vonis terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap remaja di bawah umur tersebut, KPK pun langsung membidik Majelis Hakim PN Jakut yang menyidangkan kasus tersebut.
"Belum, belum (ditemukan komunikasi langsung), tapi iya, iya (akan dikembangkan ke Majelis Hakim)," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2016).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan bahwa pada prinsipnya pihak-pihak lain yang turut serta dan mempunyai peran dalam kasus tersebut bisa dijerat. Karena itu, KPK juga menjerat para tersangka dengan Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, dimana dilakukan bersama-sama, baik itu untuk membantu maupun yang melakukannya.
"Pada prinsipnya Pasal 55 itu turut membantu. Kita tetapkan dulu empat orang tersangka. Kemungkinan pengembangan penyidikan masih sangat mungkin. Saat ini penyidik kami juga melakukan pemeriksaan," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK.
Dia menambahkan bahwa saat ini konsentrasi penyidik masih pada empat tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke hal dan pihak yang lebih tinggi.
"Apakah berhenti sampai panitera dan ada terusan ke atas sampai saat ini belum bisa kita membuktikan itu. Tapi masih didalami dan dilakukan pengembangan penyidikan," kata Basaria.
Adapun Majelis Hakim perkara Saipul terdiri lima orang hakim. Di antaranya Ifa Sudewi selaku Ketua Majelis sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakut dan Hasoloan Sianturi sebagai Anggota Majelis yang juga selaku Humas PN Jakut.
Seperti diketahui, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut. Penetapan itu merupakan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Satgas KPK pada Rabu(15/6/2016).
Keempat tersangka tersebut, yakni Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara bernama Rohadi, Bertha Natalia dan Kasman Sangaji selaku pengacara Saipul, serta Samsul Hidayatullah yang merupakan kakak kandung Saipul.
Diduga, Rohadi menerima suap sebesar Rp 250 juta dari pihak Saipul. Tujuan uang pelicin itu diberikan agar memuluskan keinginan Saipul divonis ringan oleh Majelis Hakim PN Jakut.
Saipul sendiri divonis tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakut. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut bekas suami pedangdut Dewi Persik tersebut tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta.
Oleh KPK, Rohadi sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Kemudian terhadap Bertha, Kasman, dan Samsul dalam posisinya selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Dari informasi yang beredar, awalnya tarif vonis ringan Saipul sebesar Rp 1 miliar. Tarif itu dengan kompensasi Saipul dihukum satu tahun penjara. Namun, pada akhirnya harga vonis ringan itu disepakati Rp500 juta, di mana Majelis Hakim menjatuhi vonis kepada Saipul tiga tahun penjara.
KPK Bidik Majelis Hakim PN Jakut, Diduga Ringankan Vonis Saipul
Jum'at, 17 Juni 2016 | 08:28 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Rugi Bandar! Aksi Korupsi Pejabat Negara Sepanjang 2024
24 Desember 2024 | 08:00 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI