Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengembangkan penyelidikan kasus suap dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Di tengah pengembangan kasus, mereka mendapat informasi yang menyebutkan adanya aliran duit dari pengembang kepada relawan Teman Ahok -- komunitas pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mau ke pilkada Jakarta melalui jalur non partai politik, yang mencapai Rp30 miliar. KPK siap menerbitkan surat perintah penyelidikan masalah ini.
Ahok yakin informasi tersebut bertujuan untuk membangun opini negatif di tengah masyarakat bahwa Ahok pemimpin yang tidak bersih.
Ahok menyamakan kasus tersebut dengan pembelian lahan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kasus Sumber Waras, Ahok disebut-sebut korupsi, tetapi dari hasil penyelidikan KPK dinyatakan tidak ada perbuatan melanggar hukum dalam pembelian lahan.
"Sama kayak kasus Sumber Waras kan, pengen bangkitkan opini ke orang, 'Ahok itu nggak bersih'," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Ahok percaya masyarakat Jakarta bisa menilai kepemimpinannya selama ini, apakah penuh korupsi atau tidak.
"Ahok punya brand apa sih? apa yang membedakan saya dengan politisi yang umum? Saya bersih, saya berani periksa harta saya, biaya hidup saya, saya berani dorong undang-undang pembuktian harta terbalik pejabat," ujar Ahok.
"Saya selalu katakan, kalau pejabat tidak bisa buktikan harta dari mana tidak boleh jadi pejabat. Kamu nggak pernah dengar pejabat sekelas saya ngomong konsisten dari DPRD, sampai bupati, sampai DPR RI, sampai sekarang," Ahok menambahkan.
Ahok mengatakan kunci memberantas korupsi di pemerintahan ialah tidak boleh ada transaksi tunai.
"Saya sampaikan juga, gaji mesti naikan. Makanya kita lakukan di DKI. Jadi bangun opini itu, jadi merek saya ini pengin dihancurin tahu nggak?" katanya.
Salah satu inisiator Teman Ahok Singgih Widiastono membantahnya.