Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menegaskan partainya tidak pernah mengintervensi Presiden Joko Widodo dalam memilih Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi calon tunggal kapolri.
"Saya klarifikasi, PDI Perjuangan tidak pernah mengajukan nama-nama. PDI Perjungan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden," kata Junimart di komplek DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Namun, kata Junimart, bukan berarti PDI Perjuangan lepas tangan. PDI Perjuangan, kata dia, tetap memberikan masukan kepada Kepala Negara.
"Tetapi PDIP tentu memberikan masukan-masukan juga, termasuk nama yang satu ini (Tito Karnavian). Jadi tidak ada satu nama khusus yang kita ajukan ke Presiden. Itu kewenangan Presiden dan ternyata dia mengajukan satu nama yang juga kita ajukan menjadi salah satu kapolri," kata Junimart.
Presiden telah mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mengirimkan surat berisi calon tunggal kapolri Tito Karnavian ke DPR. Selanjutnya, DPR akan segera memprosesnya.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo, menjelaskan kenapa Jokowi memilih Tito menjadi calon kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun bulan depan.
Pertama, untuk meningkatkan profesionalime institusi Polri sebagai pengayom masyarakat.
"Kemudian pertimbangan lain Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba maupun korupsi," kata Johan kepada wartawan melalui pesan elektronik.
"Sekaligus juga meningkatkan sinergi dengan penegak hukum lain," ujar dia.
Johan menuturkan pergantian kapolri dilakukan Presiden merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Penunjukan Tito sebagai kapolri merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.
"Penunjukan calon Kapolri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden," tutur dia.
Dalam memilih nama Komjen Tito sebagai calon tunggal kapolri, Jokowi telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Mulai dari Komisi Kepolisian Nasional, Polri dan suara masyarakat.
