Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan belum menghentikan penyelidikan kasus pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"(Penyelidikan) masih. (surat pemberhentian penyelidikan) nggak ada, tidak ada," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (14/6/2016).
Dalam rapat dengar pendapat tadi, KPK menyatakan penyidik tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum.
Rapat diskors dan KPK dipersilakan menyiapkan argumentasi atas pernyataan tersebut, besok.
Laode mengatakan KPK akan menyiapkan jawaban yang lengkap.
"Jadi belum lengkap, besok itu dilihat secara komprehensif, makanya saya bilang mohon teman-teman bersabar toh juga hanya satu hari," ujarnya.
Dalam kasus ini, sejumlah kalangan telah diperiksa KPK, termasuk Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sampai sekarang KPK masih mendalami kasus tersebut dan belum menemukan indikasi korupsi.
Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan untuk RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus ini pertamakali muncul dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
BPK Provinsi Jakarta menilai ada indikasi penyimpangan prosedur pembelian lahan. Sebab, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga ada indikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 miliar.
BPK RI kemudian mengaudit investigasi ulang pembelian tersebut atas permintaan KPK. Hasilnya sudah diserahkan kepada KPK.
Di berbagai kesempatan, Ahok membantah pembelian sebagian lahan terlalu mahal. Menurut Ahok, harganya sudah sesuai NJOP.
