Infografis
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai Konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (Framework Convention on Tobacco Control), Selasa (14/6/2016).
Jokowi memaparkan, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dirancang oleh World Health Organization (WHO) pada 2003 dengan tujuan utama untuk mengendalikan produksi tembakau dunia guna melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari efek merusak konsumsi tembakau pada kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Konvensi tersebut juga bermaksud membatasi penggunaan tembakau dalam bentuk apapun.
Indonesia adalah salah satu negara yang tidak menandatangani dan belum melakukan aksesi FCTC tersebut. Berdasarkan data WHO, sampai dengan bulan Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC, mewakili 87,9 persen populasi dunia. Pada tahun 2015, jumlah negara yang meratifikasi dan mengaksesi FCTC bertambah menjadi 180 negara, yang mewakili 90 persen populasi dunia.
Jokowi mengingatkan kepada para menteri untuk melihat kepentingan nasional terlebih dahulu dan melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, Presiden tidak ingin Indonesia hanya sekedar mengekor negara lainnya, tanpa berpikir mengenai solusi yang seimbang antara kepentingan generasi muda ke depan, dengan kelangsungan hidup para petani tembakau saat ini.
"Saya tidak ingin kita sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren. Tapi kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional kita, terutama yang berkaitan dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan. Kita juga perlu memikirkan kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau, yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Ini tidak kecil, menyangkut orang yang sangat banyak," kata Jokowi membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi juga berpesan, agar seluruh aspek yang ada dalam permasalahan ini benar-benar diperhatikan dan dibahas. Maka dari itu solusi yang nantinya diambil harus benar-benar komprehensif sehingga menghasilkan manfaat bagi semua pihak.
"Aspek-aspek yang tadi saya sampaikan agar kita lihat semuanya. Solusi yang diambil harus betul-betul komprehensif, sehingga apa yang kita putuskan ini betul-betul bermanfaat bagi semuanya," ujar dia.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya.
