Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan reklamasi Pantai Utara di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2016). Dalam sambutannya di acara itu, Ahok pun menyindir sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyebut reklamasi Pantai Utara Jakarta merugikan.
"Isu mengatakan reklamasi akan menyebabkan (air) laut naik itu, menurut saya (adalah) pengetahuan yang bodoh. Naik turun laut, tak ada urusan (dengan) reklamasi, tapi gaya tarik bulan," ujar Ahok di Balai Agung, Jakarta, Sabtu (11/6).
Menurut Ahok, jika reklamasi menyebabkan air laut naik, maka pihaknya akan mengeruk kembali Teluk Jakarta. Ahok pun menjelaskan bahwa masyarakat Jakarta sendiri saat ini mencari ikan sudah sampai ke kawasan Belitung Timur.
"Kalau teori itu betul, saya ingin mengeruk lebih dalam lagi Teluk Jakarta. Sambil buang lumpurnya, logamnya, saya mau keruk lagi lebih dalam 100 meter ke dalam di Teluk Jakarta. Orang Jakarta itu nangkap ikan bawal di Pulau Batun, Belitung Timur," ucapnya.
Ahok mengaku, dirinya berharap dengan adanya diskusi dan konsultasi publik, semua pihak bisa menyampaikan masukan yang bertujuan mengedukasi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Namun jika sejumlah pihak tetap bersikeras menganggap reklamasi merugikan masyarakat Jakarta, dirinya menegaskan tak akan mendengarkan hal tersebut.
"Diskusi hari ini, bapak-ibu boleh sampaikan apa saja. Kalau ini bukan warna hitam, anda harus jelaskan kenapa ini warna oranye. Jangan ngotot. Bagi saya (itu) brengsek, kami tidak akan dengar. Silakan bapak kasih masukan apa saja. Yang penting, prinsip saya, kalau pinter ajarin saya. Tapi yang fair," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Prinsip kami sederhana. Mungkin bahasa di kampung saya cocok, (yaitu) 'Kalau bodoh nurut, kalau pinter ngajar.' Jadi, jangan jadi orang, sudah bodoh nggak nurut, pinter nggak mau ngajar. Itu contoh," sambungnya.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Sementara dari LSM di antaranya turut hadir perwakilan Walhi dan KNTI.
