Infografis
Suara.com - Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadli Nasution meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memperpanjang jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Sebab, hal itu bisa menyebabkan mandegnya regenerasi dalam tubuh Polri.
"Kita tidak setuju, BH (Badrodin) diperpanjang sebagai Kapolri, langsung lakukan pergantian saja. Karena proses regenarasi nanti mandeg," kata Fadli di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(11/6/2016).
Selain hal di atas, ada alasan lain mengapa Presiden harus mengganti Badrodin, yang akan pensiun pada 28 Juli nanti. Kegaduhan di internal partai adalah alasan yang patut diwaspada oleh Presiden Jokowi.
"Kalau sekarang ini memang kondisinya sudah stabil, tidak seperti pada saat pergantian yang lalu, yang ada kegaduhan. Tetapi, akan terjadi kegaduhan kalau masa Pak BH diperpanjang, akan menimbulkan kegaduhan internal," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa saat ini ada tujuh nama yang siap menggantikan Badrodin. Dan kata dia, semua orang di kepolisian pasti punya cita-cita ingin menjadi Kapolri, terutama tujuh nama tersebut.
Ada pun tujuh nama tersebut adalah Sestama Lemhanas Suhardi Alius, Kepala BNPT Tito Karnavian, Kalemdikpol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala BNN Budi Waseso.
Namun, hingga kini, tak diketahui apakah Presiden sudah mengantongi nama yang cocok atau belum.
"Bukan karena ngambek nggak naik, tapi karena mereka punya peluang yang sama, mereka ingin menjadi Kapolri," kata Fadli.
