Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan membentuk Badan Intelijen Pertahanan. Ini adalah badan baru intelijen Indonesia di luar Badan Intelijen Negara (BIN).
Pakar Intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib menjelaskan badan intelijen pertahanan ini akan berbeda fungsi dari BIN.
"Publik yang awam mungkin bingung, apa bedanya dengan badan intelijen yang sudah ada. Ini yang harus dijelaskan oleh Kemhan," ujar Ridlwan kepada suara.com, Jumat (10/6/2016).
Mantan jurnalis Jawa Pos itu menjelaskan intelijen pertahanan menjalankan fungsi strategis yang berbeda dengan badan yang sudah ada. Badan ini akan memberikan data dan analisa yang digunakan untuk menyusun kebijakan pertahanan nasional.
“Sangat vital," ujar Ridlwan.
Dia melanjutkan BIN tidak spesifik memberikan data tentang pertahanan. Lingkup yang diurusi oleh BIN terlalu luas. Badan baru ini akan menyediakan data dan analisa terkini tentang pertahanan. Terutama dinamika dari negara lain.
"Misalnya, apa strategi militer Cina, apa rencana terbaru militer Singapura, bagaimana Australia memperkuat armada senjatanya, dan sebagainya," katanya.
Menurut Ridlwan, keberadaan Badan Intelijen Pertahanan ini akan merombak fungsi Bais TNI. Dia mengusulkan struktur yang sudah ada di Bais TNI lebih pas ditempatkan di bawah badan intelijen pertahanan.
“Bais kembali menjadi combat intelligence atau intelijen tempur saja," papar alumni S2 kajian stratejik intelijen UI itu.
Dia melanjutkan, intel pertahanan tugasnya mendukung pembuatan doktrin dan kebijakan pertahananan, pembangunan dan pengerahan kekuatan pertahanan, pengembangan infrastruktur dan industri pertahanan, dan sebagainya. Sementara intelijen militer tugasnya membantu operasi militer untuk memenangkan pertempuran.
Intel militer bagian dari Mabes TNI. Bais lebih fokus pada kemampuan perang atau tempur pasukan negara lain.
"Data Bais misalnya, siapa panglima militer lawan, apa senjatanya, bagaimana mereka menempatkan pasukannya, tapi sebatas teknis militer. Strategi negaranya itu diurus oleh Intelijen Pertahanan," kata Ridlwan.
Menurutnya, perdebatan pembentukan badan intelijen baru ini terjadi karena ada kekhawatiran pengurangan peran dari institusi yang sudah mapan.
"Harus diingat, user utama intelijen itu Presiden. Memudahkan pekerjaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan dimaknai secara ego sektoral, " ujar Ridlwan yang juga koordinator Indonesia Intelligence Institute itu.
