Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syariah PKS Surahman Hidayat mengaku sedih dengan adanya isu makam fiktif di Jakarta. Menurutnya, moral bangsa ini sudah tidak semakin baik.
"Ya begitulah orang sekarang, apa saja kalau bisa dibisnisin ya dibisnisin. Ini kan soal moral, artinya sudah tidak semakin baik," kata Surahman di DPR, Jumat (10/6/2016).
Dia mengatakan seharusnya kasus ini bisa ditindaklanjuti. Sebab, kata anggota Majelis Kehormatan Dewan DPR, tentu ada pengawasan terhadap kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
"Tentu ada regulasi, ada pengawas, ya pengawas itu yang mengawasi kan digaji," kata dia.
Isu makam fiktif dilontarkan oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Ahok mendengar banyak laporan masih adanya makam fiktif. Makam fiktif adalah makam yang di atasnya diberi tanda oleh petugas seolah-olah sudah dijadikan tempat mengubur jenazah, padahal sebenarnya masih kosong. Umumnya, nisan tersebut sebagai telah dipesan orang jauh-jauh. Padahal, seharusnya dilarang.
"Itu yang belum selesai. Karena kita temukan banyak sekali makam-makan yang fiktif. Jadi ada batu nisan segala macam itu belum pasti itu ada isinya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Ahok sampai berencana mengganti Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati dan sebagian petugas karena dianggap tidak mampu mengatasi praktik pungutan liar dan makam fiktif dalam bisnis pemakaman.
"Memang kita mau copot kepala dinas juga kamu mau ganti siapa? Itu dia yang lagi (masalah) kalau ganti mirip-mirip (orangnya percuma)," kata Ahok.
Tetapi, isu ini bantah oleh Ratna. Ratna menegaskan sejak pemerintah menerapkan sistem pendataan makam secara online, makam fiktif sudah tidak ada lagi.
