Infografis
Suara.com - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati punya cerita menarik soal kuburan. Itu terjadi suatu hari ketika dia ditelepon warga untuk memesan makam.
"Jadi ada nih yang telepon ke saya dia mau mesen buat makam orang tuanya. Saya tanya emang bapak ibunya udah meninggal belum, katanya belum," ujar Ratna, Jumat (10/6/2016).
Karena orang yang akan dipesankan liang lahat belum meninggal, Ratna menyarankan agar jangan memesan sekarang.
"Ya udah jangan. Kalau udah meninggal baru boleh. Tapi kalau belum meninggal ya nggak bisa," kata Ratna.
Persoalan seperti itulah yang kemudian memunculkan istilah makam fiktif. Makam sudah diberi tanda nisan, tetapi sebenarnya belum ada isinya. Praktik seperti ini, terkadang ada permainan harga dengan petugas.
Untuk mencegah bisnis seperti itu, Ratna melarang keras petugas mengizinkan warga memesan kuburan jauh-jauh hari.
"Pokoknya tidak ada lagi pesen makam di pemprov DKI," kata Ratna.
Ratna menjelaskan pemerintah Jakarta sekarang menerapkan sistem pendataan makam secara online dan dapat diakses publik. Sistem berlaku sejak September 2015.
Dia menjelaskan tahapan warga yang ingin memesan makam bisa mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di setiap kelurahan atau bisa mengakses website pertamananpemakaman.jakarta.go.id.
"Setelah itu terus tinggal bayar saja retribusi yang Rp40 ribu-Rp100 ribu sesuai bloknya. Nanti bayarnya juga online ke Bank DKI. Nanti kalau udah dapat tinggal ke TPU, tinggal bilang ke petugas TPU-nya supaya disiapkan dan itu nggak bayar," katanya.
Sejak diterapkan sistem online, kata Ratna, makam fiktif yang dahulu banyak dijumpai di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Pondok Kelapa, dan Karet Bivak, sekarang sudah tidak ada lagi.
"Ya pokoknya makam-makam favoritlah (yang biasa pada pesan). Pondok Ranggon juga. Tapi sekarang udah nggak ada lagi," katanya.
Ratna menegaskan kalau masih ada petugas nakal dengan melakukan pungutan liar atau melakukan praktik makam fiktif, Ratna tak segan-segan memecatnya.
"Kalau ada oknum yang melakukan itu ya kami pecat. Ada yang pernah begitu PHL udah kami pecat," kata dia.
