Infografis
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pelarangan menjalankan ibadah puasa di Xinjiang, Cina, merupakan masalah internal negara tersebut. Itu sebabnya, menurut politisi Gerindra, penyelesaian masalahnya bisa dilakukan dari internal mereka.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
