Infografis
Suara.com - Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen yakin sebenarnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sudah mengetahui kebangkitan Partai Komunis di Indonesia. Apalagi, Luhur duduk di pemerintahan dan punya jaringan kuat untuk melakukan pemantauan.
"Orang Luhut duduknya di atas. Kita duduk di bawah. Kita merayap, melihat apa yang mereka lakukan. Kita masukkan intel kita ke dalam," ujar Kivlan di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/6/2016).
Pernyataan Kivlan menyusul pernyataan Luhut yang menyebut tidak ada kebangkitan PKI dan tidak ada ancaman dari partai yang sudah lama tamat tersebut. Luhut kemudian meminta wartawan menanyakan langsung kepada Kivlan yang mungkin tahu soal ini.
Luhut mengatakan demikian ketika diminta menanggapi pernyataan Kivlan yang menyebutkan PKI sudah membentuk struktur dari daerah sampai pusat. Kivlan menyebut pimpinan PKI bernama Wahyu Setiaji. Mereka akan mengaktifkan kembali kantor lama di daerah Kramat, Jakarta Pusat.
Kivlan mengatakan informasi yang didapatnya soal PKI sudah dilaporkan kepada aparat TNI.
"Sudah kita laporkan polisi berapakali. Lapor polisi, Kodam, Kodim. Luhut aja yang nggak tahu. Ah, Luhut Panjaitan gimana," kata dia.
Kivlan juga menyebut anggota PKI kini sudah berada di banyak sektor penting. Dia menyebut politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, bahkan sampai pernah menyatakan bangga menjadi anak PKI
"Saya berkali-kali ngomong, Ribka bangga jadi anak PKI. Sudah mereka minta rehabilitasi dan kompensasi. Sudah minta mahkamah internasional turun," kata Kivlan.
Menurut informasi yang didapatkan Kivlan, katanya, anggota PKI akan bekerjasama dengan Cina untuk menguasai Indonesia.
"Sudah ada pernyataan mereka mau kerjasama dengan komunis. Orang komunis mau kerjasama dengan Cina untuk kuasai Indonesia," kata dia.
Lebih jauh, Kivlan mengatakan struktur organisasi PKI sejak 2010 di tingkat desa hingga pusat telah memiliki anggota sebanyak 15 juta orang.
"Mereka sudah bentuk struktur organisasi dari kongres mereka di Ngabrak (Magelang) 2010. Yang menyatakan bentuk struktur partai dari tingkat pusat sampai desa. Siap-siap saja kalau sudah masanya mereka bangkit lagi. Dipasang bendera dan logonya. Mereka akan menjadi PT dulu, markasnya diperbagus. Ketika mereka sudah bisa bangkit, daftar ke kumham. Kumham bilang PKI bangkit. Bisa saja," tutur Kivlan.
Itu sebabnya, Kivlan mengimbau pemerintah waspada akan hal itu.
"Pemerintah harus waspada. Harus waspadalah, kalau nggak tahu, nanti kita kasih tahu. Datang sama saya, nanti Luhut saya kasih tahu. Mendagri karena nggak tahu kita beri tahu. Kalau Menhan (Ryamizard Ryacudu) kita sudah beri tahu, karena bukunya ada, banyak relawan kita yang masuk ikut rapat atau kongres,"ucap Kivlan.
Kivlan mengatakan tentu saja anggota PKI tidak mau mengaku. Tetapi, Kivlan mengaku sudah mengetahui mereka.
"Nah kalau mereka bisa nyanggah, silahkan nyanggah tapi kita sudah tahu mereka," katanya.
Pembicaraan tentang PKI mengemuka lagi setelah berlangsung simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa serta didukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Simposium tersebut semangatnya mendorong negara melakukan rekonsiliasi dengan korban peristiwa 1965.
Tak lama kemudian, muncul simposium baru yang semangatnya untuk menolak rekonsiliasi seperti yang diinginkan simposium di Aryaduta. Yakni, simposium nasional bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi yang diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016). Simposium anti PKI ini diketuai Letnan Jenderal (Purn) TNI Kiki Syahnakri.
