Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah salah langkah jika ingin melakukan rekonsiliasi kepada korban tragedi 1965. Dirinya menganggap jika pemerintah melakukan rekonsiliasi akan menimbulkan konflik.
Hal ini disampaikan Fadli saat menjadi pembicara pada Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016)
"Pemerintah mengada-adakan masalah, karena tidak tahu prioritas mengangkat masalah. Ini Bisa memicu potensi konflik. Pemerintah salah langkah," ujar Fadli di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Menurutnya, jika pemerintah tetap melakukan rekonsiliasi, pemerintah tidak memahami sejarah. Padahal telah diatur dalam TAP/XXV/MPRS/1996 terkait larangan idelogi Marxisme/Leninisme/Komunisme sebagai ideologi terlarang dan juga berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 1999. Fadli menilai seharusnya lebih fokus dalam menanggani permasalahan negara yang lebih penting.
"Melihat adanya upaya rekonsiliasi pada masa itu, seolah-olah pemerintah tidak ngerti sejarah atau pura-pura nggak ngerti sejarah dan tidak paham prioritas penyelesaian masalah. Padahal sudah jelas telah diatur dalam TAP MPR dan UU nomor 27 nomor . Selain itu ada masalah yang lebih penting," ucapnya.
Fadli juga mengatakan generasi sekarang tidak mempermasalahkan tragedi 1965.
"Sebenarnya generasi sekarang sudah tidak ada masalah dengan tragedi-tragedi itu. Kalau membuka lama kita terluka lagi," kata Fadli.
Politisi Gerindra pun mempertanyakan motif dibukanya kembali sisi kelam tragedi 1965.
"Ini membuka luka lama, diada-adakan. Saya tidak tahu ada latar belakangnya apa untuk membuka kasus ini," ungkapnya.
