Infografis
Suara.com - Belakangan muncul desakan agar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu diberhentikan dari jabatannya karena berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo atas penyelesaian persoalan peristiwa 1965.
Menhan dianggap masih melihat aspirasi pengungkapan kebenaran dan remedy bagi korban sebagai ancaman bagi ketahanan negara. Sementara Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan sehingga jika betul-betul ada kemanusiaan yang diciderai di masa lalu, maka harus dipulihkan.
Menanggapi adanya desakan atas dasar tidak kompak dengan Presiden, Ryamizard menegaskan lebih baik jangan membelok-belokkan masalah.
"Ada lagi saya harus diberhentikan segala macem. Endasnya (kepalanya). Jadi kita sebagai bangsa meneruskan perjalanan masih panjang, jangan mengutak atik," kata Ryamizard dalam sambutan pada Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Menhan meminta semua pihak menjernihkan pemikiran untuk meredam polemik adanya kebangkitan PKI di Indonesia.
"Mari kita jernihkan pikiran kita. Kalau kotor terus nggak akan terbangun bangsa ini, dengan pikiran kotor itu," katanya.
Sikap Menhan tegas menolak wacana pemerintah rekonsiliasi dengan korban 1965, apalagi meminta maaf atas peristiwa tahun itu.
"Rekonsiliasi dengan siapa? Dengan PKI? Orangnya sudah pada mati kok, nggak usahlah. Yang perlu direkonsiliasi adalah Orde Baru, Orde Lama atau orde reformasi. Kalau masih ada orde-orde berarti belum satu, masih terpecah-pecah," ujar Ryamizard.
Ryamizard menilai wajar bila tentara marah dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Dia mengatakan pernyataannya ini untuk memprovokasi.
"Kalau tentara marah sepantasnya karena PKI bukan berdasar Pancasila, jelas. Saya menteri pertahanan, bukan provokasi. Saya kalau bilang benar ya benar. Rakyat itu basis kekuatan negara," ujar Ryamizard.
