Cek Fakta
Suara.com - Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Priyo Budi Santoso menyayangkan adanya penyelenggaraan simposium nasional untuk membahas tentang peristiwa 1965. Menurut dia bangsa ini memiliki banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan ketimbang meributkan masa lalu.
"Sebenarnya negara kita ini banyak sekali PR yang mesti diselesaikan. Kenapa sih harus ribut-ribut lagi soal itu? Masalah mengenai membongkar kuburan massal dan seterusnya. Menurut saya itu tidak produktif," kata Priyo di gedung Nusantara I, komplek DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Pernyataan politisi Partai Golkar menyusul rencana penyelenggaraan simposium nasional bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi yang akan diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016).
Acara tersebut disebut-sebut sebagai simposium tandingan karena diselenggarakan setelah simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa serta didukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut Priyo bangsa Indonesia harus diarahkan ke depan dengan menjadikan peristiwa masa lalu sebagai pengalaman berharga.
"Lebih bagus kita melihat ke depan, untuk yang kemarin untuk pengalaman luar biasa, bagaimana kita merajut kembali nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, saling asah, asih, asuh, saling memaafkan, kemudian ada rekonsiliasi. Saya kira itu bagus," tutur Priyo.
Menurut Priyo penyelenggaraan simposium 65 hanya akan memicu simposium tandingan karena tidak memuaskan pihak lain.
Priyo juga menyayangkan sikap pemerintah yang malah ikut-ikutan mengurusi hal tersebut. Dia menyarankan pemerintah fokus pada pekerjaan yang lain.
"Sekarang adanya simposium-simposium seperti ini, ya akan ada simposium tandingan-tandingan dan itu tidak produktif, ribet. Kenapa sih pemerintah harus ngurusin hal-hal yang sebenarnya sudah tertidur nyenyak? Lebih baik melihat kedepan, masih banyak PR," kata Priyo.
Wakil Ketua Komisi I DPR T. B. Hasanudin tidak mempermasalahkan rencana penyelenggaraan simposium nasional.
"Kalau saya, yang namanya simposium itu bernuansa akademis, dan ilmiah. Nggak masalah. Mau simposium apa saja, karena itu ruang ilmiah dan akademis," kata Hasanudin.
Hasanudin menambahkan yang terpenting dari penyelenggaraan acara tersebut jangan sampai malah memunculkan masalah baru, misalnya memicu bentrokan antar masyarakat.
"Yang terpenting jangan terjadi bentrokan antar umat selama ini dalam ranah akademis," kata mantan jenderal bintang tiga TNI AD.
Sebelumnya, Ketua simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengatakan setuju adanya rekonsiliasi terkait peristiwa tahun 1965. Namun, katanya, harus berimbang.
"Kami juga setuju kok rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi yang berimbang dong. Rekonsiliasi tidak hanya versi sepihak. Kami sangat mendukung rekonsiliasi," ujar Kiki di gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat, Jakarta, Senin (30/5/2016).
Simposium yang akan diselenggarakan Kiki dan kawan-kawan dimaksudkan untuk meluruskan simposium bertema Membedah Tragedi 1965 yang lebih dulu diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Kiki menilai simposium di Aryaduta berat sebelah.
"Kemudian saya lihat TOR-nya berat sebelah, wujudnya TOR-nya bersifat yudisial, pasti tidak akan kami terima dong kalau ujungnya ke sana ada minta maaf. Nanti dulu, saya minta TOR itu diubah dan pas kami sodorkan TOR kami ditolak panitia," kata dia.
Itu sebabnya, Kiki meminta Luhut Binsar Panjaitan jangan melaksanakan dulu rekomendasi yang dihasilkan simposium nasional di Aryaduta, sebelum mengetahui rekomendasi simposium di Balai Kartini.
"Pak Luhut sudah ke PPAD (Paguyuban Purnawirawan Angkatan Darat). Kami sudah minta agar rekomendasi yang sudah disampaikan itu harus ditahan dulu, menunggu rekomendasi yang kami buat. Nanti boleh kita padukan hasil akhir simposium, nanti itu digabungkan dengan rekomendasi kami. Kami siap dua panitia ini duduk satu meja berdialog, untuk finalisasi rekomendasi," katanya.
