Infografis
Suara.com - Ketua simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengungkapkan biaya penyelenggaraan simposium yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016) nanti, diperkirakan mencapai Rp500 juta.
Darimana sumber dananya? Antara lain, berasal dari organisasi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia.
"Itu iuran Rp500 juta itu cukup. Itu iuran dari PPAD, FKPPI dan organisasi massa lainnya," ujar Kiki di gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat, Jakarta (30/5/2016).
Kiki menegaskan tidak ada bantuan dari pemerintah untuk penyelenggaraan acara tersebut.
"Dari pemerintah nggak ada (sumbangan dana). Kami iuran sendiri," kata dia.
Setelah acara simposium, katanya, akan dilanjutkan dengan menggelar apel siaga nasional menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia pada Jumat (3/6/2016) pada pukul 13.00 WIB di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
"Sebelum apel, masyarakat juga akan mengadakan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara serta menyampaikan berbagai rekomendasi simposium kepada Presiden Joko Widodo," kata dia.
Simposium nasional didukung sekitar 70 organisasi masyarakat. Pembicara berkompeten di bidang kesejarahan, ideologi, agama, dan konstitusi akan hadir selama dua hari. Di antaranya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan.
Dari pemerintah, kata Kiki, akan hadir Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Acara tersebut disebut-sebut sebagai simposium tandingan karena diselenggarakan setelah penyelenggaraan simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa serta didukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
