Infografis
Suara.com - Ketua simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, menegaskan simposium yang akan diselenggarakannya di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016) nanti, bukan untuk menandingi simposium bertema Membedah Tragedi 1965 yang lebih dulu diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016).
"Jadi ini bukan dimaksudkan untuk meng-counter simposium di Hotel Aryaduta, tapi lebih tepatnya meluruskan karena simposium di Aryaduta itu terlalu berat sebelah," ujar Kiki dalam jumpa pers di gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat, Jakarta, Senin (30/5/2016).
Kiki menilai simposium di Aryaduta berat sebelah ketika lima hari menjelang simposium, dihubungi biro Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk diundang menjadi narasumber. Ketika itu, Kiki membaca TOR simposiumnya.
"Kemudian saya lihat TOR-nya berat sebelah, wujudnya TOR-nya bersifat yudisial, pasti tidak akan kami terima dong kalau ujungnya ke sana ada minta maaf. Nanti dulu, saya minta TOR itu diubah dan pas kami sodorkan TOR kami ditolak panitia," kata dia.
Itu sebabnya, ketika itu, Kiki tak setuju dengan penyelenggaraan simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang hasil rekomendasinya dinilai juga berat sebelah.
"Jadi untuk itu maka kami tidak ikut (simposium nasional di Aryaduta) dan ternyata hasil (rekomendasi) yang kami monitor terlalu berat sebelah," kata dia.
Itu sebabnya, Kiki dan rekan-rekan menggagas penyelenggaraan simposium nasional yang baru.
"Kami ingin menempatkan masalah ini, di dalam bingkai kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok. Jadi pelurusannya seperti itu. Serta simposium yang kami buat ingin menempatkan masalah ke dalam kerangka Pancasila," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sudah mendapat pemberitahuan dari panitia simposium yang akan diselenggarakan Kiki dan kawan-kawan. Dan Luhut berencana menghadirinya. Luhut mengatakan nanti akan membandingkan rekomendasi simposium di Balai Kartini dengan simposium di Aryaduta.
"Kami tunggu, masih ada rekomendasi satu lagi dari simposium besok. Setelah itu baru kami bandingkan, kami bikin sendiri," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Luhut mengatakan tidak masalah kalau nanti rekomendasi kedua simposium untuk pemerintah ternyata berbeda.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai isi rekomendasi simposium di Aryaduta kepada pemerintah, menolak menjelaskan secara halus.
"Ya belum elok saya buka, nanti nyontek. Biar saja dulu independen. Kalau dapat (rekomendasi dari simposium antikomunis) paling Minggu ini, nanti kami satukan, laporkan kepada Presiden. Nanti keputusan akhir Presiden baru saya sampaikan," ujar dia.
Kebakaran jenggot
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 Bedjo Untung menganggap penyelenggaraan simposium tandingan dilaksanakan oleh kelompok yang selama ini tidak menginginkan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965 terungkap.
"Ini hanya reaksi kelompok Orde Baru yang merasa kebakaran jenggot. Artinya dia tidak ingin pengungkapan kebenaran tragedi 65," ujar Bedjo kepada Suara.com.
Menurut Bedjo kelompok yang menyelenggarakan simposium tandingan ketakutan kalau kebenaran sejarah 65 terungkap.
Bedjo mengatakan simposium nasional yang diselenggarakan di Aryaduta merupakan acara yang melibatkan pemerintah dan korban peristiwa 1965. Simposium ini semangatnya untuk mengakhiri permasalahan yang selama ini tak kunjung selesai.
"Jadi menurut saya, ini kelompok Orde Baru kelompok sisa-sisa anak Soeharto ini, yang tidak ingin kebohongannya diungkap. Bahwa yang dilakukan simposium di Hotel Aryaduta itu benar-benar ingin mengungkap kebenaran, ingin membongkar kebohongan lama dan ingin mengakhiri supaya tidak terulang lagi," kata dia.
