Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menunggu rekomendasi penyelenggaraan simposium bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan ideologi di Balai Kartini, Jakarta, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016). Ketua simposium ini ialah Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan sekretarisnya Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin.
Acara ini disebut-sebut sebagai simposium tandingan karena diselenggarakan setelah penyelenggaraan simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa serta didukung Luhut.
Luhut mengatakan nanti akan membandingkan rekomendasi simposium di Balai Kartini dengan simposium di Aryaduta.
"Kami tunggu, masih ada rekomendasi satu lagi dari simposium besok. Setelah itu baru kami bandingkan, kami bikin sendiri," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5/2016).
Luhut mengatakan tidak masalah kalau nanti rekomendasi kedua simposium untuk pemerintah ternyata berbeda.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai isi rekomendasi simposium di Aryaduta kepada pemerintah, menolak menjelaskan secara halus.
"Ya belum elok saya buka, nanti nyontek. Biar saja dulu independen. Kalau dapat (rekomendasi dari simposium antikomunis) paling Minggu ini, nanti kami satukan, laporkan kepada Presiden. Nanti keputusan akhir Presiden baru saya sampaikan," ujar dia.
Luhut mengatakan telah mendapat pemberitahuan dari panitia simposium tandingan dan Luhut berencana akan menghadirinya.
Terkait wacana untuk membongkar kuburan massal korban peristiwa 1965 untuk mencari kebenaran sejarah, secara diplomatis Luhut mengatakan akan mempelajari laporannya dulu.
"Kami mau lihat dulu laporan, perlu nggak ini dilakukan (membongkar kuburan massal). Kan intinya kami mau verifikasi apakah benar jumlah korban 400 ribu orang, menurut saya nggak benar," tutur dia.
Sedangkan terkait penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu oleh tim Kejaksaan Agung, kata Luhut, telah rampung.
"Itu sudah selesai, jadi sekarang kami kondisikan dari kejagung, simposium satu (tragedi 65) dan Simposium satunya lagi (Simposium tandingan yang anti PKI). Jadi ini ada tiga, saya rasa sudah cukup. Jadi hasilnya (penyelesaian) nanti yudisial atau non yudisial," kata dia.
Kebakaran jenggot
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 Bedjo Untung menganggap penyelenggaraan simposium tandingan dilaksanakan oleh kelompok yang selama ini tidak menginginkan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965 terungkap.
"Ini hanya reaksi kelompok Orde Baru yang merasa kebakaran jenggot. Artinya dia tidak ingin pengungkapan kebenaran tragedi 65," ujar Bedjo kepada Suara.com.
Menurut Bedjo kelompok yang menyelenggarakan simposium tandingan ketakutan kalau kebenaran sejarah 65 terungkap.
Bedjo mengatakan simposium nasional yang diselenggarakan di Aryaduta merupakan acara yang melibatkan pemerintah dan korban peristiwa 1965. Simposium ini semangatnya untuk mengakhiri permasalahan yang selama ini tak kunjung selesai.
"Jadi menurut saya, ini kelompok Orde Baru kelompok sisa-sisa anak Soeharto ini, yang tidak ingin kebohongannya diungkap. Bahwa yang dilakukan simposium di Hotel Aryaduta itu benar-benar ingin mengungkap kebenaran, ingin membongkar kebohongan lama dan ingin mengakhiri supaya tidak terulang lagi," kata dia.
