Infografis
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengklaim bahwa partainya tidak meminta jatah menteri sebagai imbalan telah mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, perombakan kabinet kerja atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"(Reshuffle) itu haknya bapak Presiden. PAN untuk keputusan bangsa dan negara, apapun kami siap. Tapi kami meminta-minta jatah kursi? tidak," kata Zulkifli usai membuka Rakernas partai PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016) malam.
Dia menuturkan, partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Partainya rela jika tidak mendapatkan kursi Menteri pada reshuffle jilid II nanti.
"Kalau diminta untuk apapun keputusan negara, bergabung tanpa syarat pun kami siap. Yang penting Pak Jokowi-JK sungguh-sunggu merealisasikan janji-janhinya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," ujar dia.
Dia menambahkan, bentuk dukungan PAN pada Pemerintah adalah salah satunya mengawal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perlindungan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal Perppu Kebiri yang diajukan ke DPR. Kemudian kebijakan dan regulasi lainnya.
"Seperti Perppu kebiri kami langsung menyatakan setuju, kami dukung di DPR. Mengenai tax amnesty, kami dukung agar cepat selesai, itu bentuk dukungan partai demi kepentingan rakyat," tutur dia.
"Kami bergabung dengan pemerintah karena kami ingin pemerintah sukses, paling tidak apa yang dirasakan sekarang ini tentang kesenjangan yang kaya dan miskin gap-nya jauh. Bahkan hasil riset mengatakan dua persen orang menguasai 98 persen lahan dan 98 persen orang lainnya hanya menguasai dua persen lahan. Itulah, makanya kami bergabung dengan pemerintah pada 2015 tanpa syarat."
