Infografis
Suara.com - Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran mengatakan kunci penyelesaian semua kasus pelanggaran HAM, terutama HAM berat dimasa lalu, kuncinya keberanian negara untuk mengungkap kebenaran dan mengakui kesalahan.
"Memang kuncinya ini keberanian untuk mencari kebenaran dan mengakui kesalahan yang telah dibuat dimasa lalu. Kalau tidak, maka sampai kapanpun permasalahan pelanggaran HAM ini terus bergulir," kata aktivis HAM Usman Hamid saat diskusi di Kedai Kekini, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla didesak segera menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Jokowi diingatkan agar bersikap tegas kepada pembantu-pembantunya yang menentang penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu.
Menurutnya jika Jokowi sanggup menuntaskan kasus pelanggaran HAM akan menjadi parameter ketegasan sikap seorang Kepala Negara.
"Ketegasan Jokowi ini diuji juga jadinya seperti apa. Jadi bukan hanya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, tapi keberanian ini termasuk keberanian menegakkan hukum. Keberanian Presiden Jokowi menindak menterinya yang tidak sejalan dengan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi menilai perbedaan sikap antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan perintah Jokowi atas penyelesaian persoalan peristiwa 1965 menunjukkan belum adanya kekompakan.
"Menggambarkan bahwa dalam tubuh pemerintah belum satu padu dalam memandang persoalan peristiwa 1965," kata Hendardi kepada Suara.com, Kamis (19/5/2016).
Sampai saat ini, katanya, Menhan masih melihat aspirasi pengungkapan kebenaran dan remedy bagi korban sebagai ancaman bagi ketahanan negara.
"Karena itu justru tindakan represif penanganan 'kebangkitan PKI' yang jadi pilihan kebijakannya," kata Hendardi.
