Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak habis pikir kenapa di zaman teknologis seperti ini masih ada pengurus RT, RW, bahkan lurah yang tak mendukung pemanfaatan aplikasi Qlue untuk kelancaran pembangunan. Pengurus RT dan RW menolak, bahkan mengancam akan mundur dan memboikot pilkada Jakarta tahun 2017.
"Ada yang marah saya minta foto, sebetulnya niat saya RT/RW bantu mengawasi lurah mana yang malas," ujar Ahok di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (28/5/2016) malam.
Ahok mendapat laporan ada lurah yang mengancam pengurus RT dan RW supaya jangan melaporkan kinerja mereka via aplikasi Qlue, tapi cukup laporan ke kelurahan saja.
"Karena ada lurah yang nakal, dia pesan sama RT/RW, awas kalau lapor ke Qlue, kalau ada apa-apa lapor ke saya (lurah) dan minta jangan lapor," kata dia.
Ahok meminta aparat pemerintah memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mendukung program Kota Jakarta bersih.
"Padahal, maksud kita bukan menyalahkan, kalau kita sama-sama mengawal Jakarta menjadi bersih dan maju," kata Ahok
Ahok menjelaskan kewajiban penggunaan aplikasi Qlue sekaligus untuk menjadikan kinerja aparat semakin transparan dengan rutin melaporkan hasil kerja lewat sistem tersebut. Dengan sistem baru ini, penggajian mereka juga menjadi fair karena didasarkan pada kinerja atau laporan yang dibuat.
"Nggak semua, dia (RT RW) pengertiannya mesti buat laporan terus. Artinya kan gini, bukan maksudnya mewajibkan dia sehari tiga kali, kan dia pengen dapat Rp900 ribu," kata Ahok.
"Ini berbasis kinerja. Itu dibagi menjadi 90 laporan. Mau dibagi kan sehari tiga (laporan). Yang penting kan kamu mau dapat Rp900 ribu harus berbasis kinerja, nggak bisa ambil doang, nanti menyalahi aturan," Ahok menambahkan.
Ahok mengatakan pemerintah tentu mengapresiasi aparat yang kinerjanya baik.
