Infografis
Suara.com - Sebagian pengurus rukun tetangga dan rukun warga Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, akan ikut mundur dari jabatan mereka kalau tetap diharuskan melaporkan kinerja melalui aplikasi Qlue.
"Kalau ramai-ramai mau mundur, saya mau ikut mundur juga," ujar Refis kepada Suara.com di Jalan Pembangunan, Petojo Utara, Jumat (27/5/2016).
Pernyataan Refis menyusul adanya ancaman puluhan ketua RT dan RW yang menolak perubahan sistem pembayaran uang operasional dengan diukur melalui kewajiban melaporkan kinerja via aplikasi Qlue. Mereka mengancam mundur dan memboikot penyelenggaraan pilkada ketika mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Kamis (27/5/2016).
Menurut Refis sistem baru ini tak menghargai kinerja pengurus RT dan RW.
"Ini tekanan yang tidak menganggap kami ada. Perjuangan kami walaupun kecil yang mengondisikan lingkungan harus dihargai," kata dia.
Sejak pemerintah Jakarta mewajibkan pengurus RT dan RW melaporkan kinerja via Qlue minimal tiga kali sehari, dia belum pernah melakukannya. Menurutnya itu kurang efektif.
"Bukan karena males, tapi saya bisa lakukan itu, cuma berat aja tiga kali sehari. Lingkungan kami ini apa ya mesti kami foto, perubahan apa yang harus kami lakukan. Sementara kami bisa dikatakan nombok, untuk minimal jadi maju. Kami harus bikin ini itu, kan perlu ada dana, dana dari mana. Saya kurang setuju, kasihan kalau ada yang lagi tidak punya pulsa (untuk lapor ke Qlue)," kata Refis.
Menurut Refis untuk mengukur kinerja ketua RT dan RW, mestinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengecek langsung laporan yang telah diberikan ke kantor kelurahan.
"Dicek aja lokasinya. Bener atau nggak foto kan bisa direkayasa. Kalau saya mah kalau masalah gaji tergantung Pemda saja, mau gaji saya monggo. Karena saya menjadi RW atas desakan warga,"kata Refis yang baru menjabat menjadi RW selama sebulan," kata dia.
Refis juga berencana membuat lembar aspirasi bagi warga, apakah mereka setuju atau tidak dengan pemanfaatan aplikasi Qlue.
