Suara.com - Rancangan susunan kepengurusan Partai Golkar periode 2014-2019 kini beredar di media sosial dan kalangan wartawan. Sebagian nama mengundang kontroversi karena pernah memiliki masalah hukum dan etika.
Nama-nama yang dianggap kontroversial yang masuk rancangan susunan pengurus, pertama, Ahmad Hidayat Mus. Di kepengurusan baru Golkar, dia menjabat sebagai ketua koordinator bidang pemenangan pemilu. Dia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya di Kabupaten Sula, Maluku Utara, pada tahun 2014. Ketika itu, dia menjabat Bupati Kabupaten Sula.
Kedua, Fahd El Fouz Arafi. Di dokumen tersebut, dia menempati posisi ketua DPP Golkar bidang pemuda dan olahraga. Dia merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun 2011. Fahd juga sering disebut dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pengadaan Al Quran dengan tersangka Zulkarnaen Djabar.
Ketiga, Nurdin Halid. Di dokumen tersebut dia menduduki posisi sebagai ketua harian. Nurdin pernah divonis hukuman dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam kasus pengadaan minyak goreng saat dia menjabat sebagai ketua umum koperasi distribusi indonesia pada September 2007.
Keempat, Reza Herwindo. Di kepengurusan, dia diposisikan sebagai wakil bendahara umum. Dia pernah menjadi tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan tiga orang menjadi korban di Diskotek Blow Fish, Jakarta, pada 2010.
Kelima, Sigit Haryo Wibisono. Dia tertulis sebagai ketua bidang wilayah Jawa III (Jawa Timur). Sigit pernah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Direktur Utama PT. Putra Rajawali Nasrudin Zulkarnain pada 2009 lalu. Setelah mendapatkan remisi, dia akhirnya bebas pada 6 September 2015.
Kelima, Yahya Zaini. Di kepengurusan Golkar 2014-2019, dia duduk menjadi ketua bidang hubungan legislasi dan lembaga politik. Nama Yahya pernah mencuat setelah video mesum bersama artis Maria Eva tersebar luas pada 2006. Badan Kehormatan DPR ketika itu memvonis Yahya melanggar kode etik berat dan dihukum pemecatan dari anggota DPR.
Penyusunan kepengurusan baru dilakukan oleh tim formatur yang dipimpin langsung oleh Setya Novanto. Anggotanya terdiri dari dua unsur pimpinan DPD I dari wilayah barat, dua pimpinan DPD I dari wilayah tengah, dua pimpinan DPD I dari wilayah timur, satu pimpinan ormas dan satu perempuan.
Salah satu tim formatur Roem Kono mengakui nama-nama tersebut di atas masuk dalam rancangan susunan. Tetapi, kata dia, bisa saja nanti berubah karena saat ini belum ditandatangani Novanto.
"Insya Allah ini tidak akan ganggu citra partai. Karena kita akan menunjukan kinerja," kata Roem.
Politisi Golkar Ahmadi Noor Supit menyerahkan seluruh penyusunan kepengurusan kepada tim formatur. Dia mengaku belum tahu apakah namanya masuk atau tidak ke dalam kepengurusan baru.
Supit yang pernah menjadi tim sukses Ade Komarudin ketika masih mencalonkan jadi ketua umum Golkar menyayangkan kalau nama-nama tokoh yang pernah bermasalah masuk ke kepengurusan karena terlalu beresiko.
"Kalau soal personalia itu tergantung selera formatur, mau bikin Golkar berwibawa atau tidak itu tergantung formatur. Apa yang mau ditampilkan Golkar, wajah yang dipercaya atau wajah yang bopeng-bopeng, itu terserah mereka (formatur)," kata Supit.