Kapolri Minta Jangan Ada Razia Palu Arit

Selasa, 24 Mei 2016 | 21:24 WIB
Kapolri Minta Jangan Ada Razia Palu Arit
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan terkait sejumlah logo atau simbol palu arit yang melambangkan komunis, polisi jangan lagi sembarangan melakukan razia. Isu ini menyeruak seiring pemberangusan buku- buku yang berideologi Komunis yang sempat menjadi sorotan publik terkait aparat keamanan melakukan sejumlah razia.

Badrodin meminta kepolisian jangan langsung melakukan penangkapan atas itu semua, tapi perlu diselidiki.

"Jangan melakukan razia, utamakan penyelidikan untuk menetapkan apakah itu merupakan ajaran atau paham komunisme, periksa lewat saksi saksi ahli,"kata Badrodin di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).

Badrodin menambahkan jangan sampai isu yang memang hangat soal palu arit di publik dijadikan main hakim sendiri oleh sebagian kelompok masyarakat.

"Kita juga tidak mentolerir adanya masyarakat atau kelompok yang main hakim sendiri, itu akan kita tindak jelas,"kata Badrodin.

Lanjut Badrodin kepada jajarannya maupun organisasi massa juga jangan sampai melakukan tindakan pemberangusan buku dimanapun itu.

"Kita meminta tidak melakukan penyitaan di toko buku atau kampus,"ujar Badrodin.

‎Sebelumnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ‎mengatakan aparat penegak hukum harus melakukan konfirmasi dalam setiap penanganan simbol-simbol PKI, baik untuk baju berlogo PKI atau buku-buku yang menyinggung-nyinggung PKI.

"Soal menyablon (kaso) palu arit dan dipakai, bisa aja ditanya, ini karena model, gaya-gayaaan, atau ada faktor ideologi. Kalau hanya gaya-gayan menurut saya nggak gaya juga pakai palu arit, di mana indahnya sih palu arit," kata Hidayat di DPR, Jumat (13/6/2016).

"Kemudian buku yang disita isinya apa sih? Supaya clear. Ini buku layak disita atau tidak. Kalau perlu mereka datang ke kepolisian dan melaporkan. Kmudian kita nilai bersama apakah ada nilai-nilai yang dilarang oleg tap MPRS atau murni itu adalah ilmu atau sejarah. Itu perlu klarifikasi," tambah politisi PKS ini.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI