"Fakta lain bahwa SK rek tidak melalui pengumuman dan tidak disampaikan ke masyarakay, izin lingkungan, amdal, kajian strategis itu juga tidak di perhatiklkan dalam SK yamg di keluarkan pemda DKI," kata dia.
Dengan empat fakta tersebut, Tigor berharap majelis hakim di pengadilan bisa membatalkan SK izin reklamasi pulau G yang telah dikeluarkan Ahok.
"Kami mengharapkan majelis PTUN memutuskan pelaksanaan izin reklamasi untuk pulau G batal demi hukum sehingga SK dicabut dan reklamasi dibatalkan," kata dia.