Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Hasto Kristiyanto menanggapi soal Partai Golongan Karya, yang ingin mendiang Mantan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun tersebut untuk dijadikan sebagai pahlawan Nasional. Menurut Hasto, pihaknya menyerahkan usulan tersebut kepada Rakyat yang menilai.
"Kita PDIP hargai semua perbedaan, itu sebagai hal yang mematangkan kualitas demokrasi, substasinya biar rakyat nilai. Ketika ambil keputusan penting, tidak boleh lupakan rakyat," kata Hasto di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (21/5/2016).
Dia menambahkan, sepenuhnya perlu ada proses legalitas, untuk pengangkatan sebagai pahlawan. Bagi dirinya jangan sampai dalam proses tersebut tidak digeser pada isu politik.
"Pasti kan ada tahapan tahapan. Jangan sampai persoalan itu (Pahlawan Nasional), jadi isu politik nanti," ujar Hasto.
Mengingat pesan Megawati, lanjutnya, tidak boleh tersandera pada persoalan masa lalu. Dan perlu diakui sangat banyak hujatan kepada mantan Presiden Soeharto tersebut.
"Ketika Soeharto dihujat, ibu Mega bangun politik peradaban stop hujat, karena tidak boleh tersandera masa lalu. Bangun langkah rekonsiliasi untuk kejar ketertinggalan dari bangsa lain," ucap Hasto.
Selain itu, dia pun belum mau mengatakan bila menyepakati bahwa usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Dirinya tetap menyerahkan sepenuhnya untuk dikaji lebih dahulu.
"Kan perlu kajian, juga ada pendalaman, dan perlu mendengarkan rakyat. PDIP akan mendorong sembuhkan luka-luka masa lalu, gotong royong dan tatap masa depan," terang Hasto.
Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memutuskan, untuk memperjuangkan Jenderal besar Purnawirawan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Soeharto dianggap layak karena berkontribusi besar membangun negara.
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional ke Soeharto perlu dikaji mendalam. Sebab masih banyak yang menolak.
"Fraksi PAN akan menampung masukan-masukan dari masyarakat apakah Pak Harto layak atau tidak layak menjadi pahlawan nasional," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
