Infografis
Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana menertibkan lokalisasi Dadap dan Kampung Nelayan Dadap pada 23 Mei 2016. Sebanyak 387 keluarga dan 418 bangunan terancam terkena kebijakan tersebut.
Namun, rencana tersebut tak berjalan mulus. Warga melawan. Mereka menilai Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar belum menjalankan prosedur.
Warga Dadap meminta Bupati Zaki meniru cara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjalankan prosedur, terutama kompensasi, sebelum eksekusi.
"Setahu kami, setiap kali pemerintah melakukan penggusuran, yang utama adalah pastikan dulu tahapan-tahapannya. Harus ada sosialisasinya, paling kurang dua tahunlah. Pak Ahok kalau buat penggusuran, dia sudah siapkan semuanya, dia sudah siapkan rumah susunnya, transportasinya, cobalah Pemkab Tangerang juga seperti itu," kata warga bernama Heri Afrizal.
Heri mengatakan itu ketika turut hadir dalam pertemuan antara warga Dadap dan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dimediasi oleh Ombudsmen RI di gedung ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).
Heri menilai selama ini, warga Tangerang, terutama warga Kampung Dadap, tidak pernah merasakan pelayanan aparat pemerintah dengan baik. Contohnya dalam membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
"Satu lagi Pak Bupati, Bapak tahu nggak, betapa susahnya beban kami ketika membuat KTP. Biaya yang harus kami keluarkan adalah Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, buat KK harus keluarkan uang sampai satu juta berapa. Kenapa besar begitu, karena ada yang jadi calo, dan itu adalah pejabat sendiri, Bapak harus tahu ini, makanya kami tidak percaya dengan bapak," kata Heri diiringi tepukan dan sorakan warga.
Dia juga mengkritik pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dia menyontohkan pengalaman ketika membawa anak ke puskesmas. Layanannya mengecewakan.
"Namun, apa yang saya dapat, orang puskesmas bilang mereka bisa mengobati anak saya, alhamdulillah saya senang, karena pihak puskesmas sudah bisa mengobati orang sakit, anak saya pun dinyatakan negatif DBD. Tetapi saat dibawa pulang, sampai di rumah sakit lagi, saya bawa ke Rumah Sakit Cengkareng karena dekat, ternyata anak saya positif DBD. Ini kan pembohongan, kalau anak saya terjadi apa-apa, ini masukan buat Bapak, tolong berikan yang terbaik," kata Heri.
Heri mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar jangan sewenang-wenang, terutama melalui kebijakan penertiban terhadap pemukiman penduduk.
"Mungkin kalau bebek atau kambing, dia dipindahkan tidak berkomentar pak, tapi saya manusia, kita ini manusia, kita butuh hidup juga," kata Heri.
Namun, rencana tersebut tak berjalan mulus. Warga melawan. Mereka menilai Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar belum menjalankan prosedur.
Warga Dadap meminta Bupati Zaki meniru cara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjalankan prosedur, terutama kompensasi, sebelum eksekusi.
"Setahu kami, setiap kali pemerintah melakukan penggusuran, yang utama adalah pastikan dulu tahapan-tahapannya. Harus ada sosialisasinya, paling kurang dua tahunlah. Pak Ahok kalau buat penggusuran, dia sudah siapkan semuanya, dia sudah siapkan rumah susunnya, transportasinya, cobalah Pemkab Tangerang juga seperti itu," kata warga bernama Heri Afrizal.
Heri mengatakan itu ketika turut hadir dalam pertemuan antara warga Dadap dan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dimediasi oleh Ombudsmen RI di gedung ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).
Heri menilai selama ini, warga Tangerang, terutama warga Kampung Dadap, tidak pernah merasakan pelayanan aparat pemerintah dengan baik. Contohnya dalam membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
"Satu lagi Pak Bupati, Bapak tahu nggak, betapa susahnya beban kami ketika membuat KTP. Biaya yang harus kami keluarkan adalah Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, buat KK harus keluarkan uang sampai satu juta berapa. Kenapa besar begitu, karena ada yang jadi calo, dan itu adalah pejabat sendiri, Bapak harus tahu ini, makanya kami tidak percaya dengan bapak," kata Heri diiringi tepukan dan sorakan warga.
Dia juga mengkritik pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dia menyontohkan pengalaman ketika membawa anak ke puskesmas. Layanannya mengecewakan.
"Namun, apa yang saya dapat, orang puskesmas bilang mereka bisa mengobati anak saya, alhamdulillah saya senang, karena pihak puskesmas sudah bisa mengobati orang sakit, anak saya pun dinyatakan negatif DBD. Tetapi saat dibawa pulang, sampai di rumah sakit lagi, saya bawa ke Rumah Sakit Cengkareng karena dekat, ternyata anak saya positif DBD. Ini kan pembohongan, kalau anak saya terjadi apa-apa, ini masukan buat Bapak, tolong berikan yang terbaik," kata Heri.
Heri mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar jangan sewenang-wenang, terutama melalui kebijakan penertiban terhadap pemukiman penduduk.
"Mungkin kalau bebek atau kambing, dia dipindahkan tidak berkomentar pak, tapi saya manusia, kita ini manusia, kita butuh hidup juga," kata Heri.
