Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan MoU atau Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Komando Daerah Militer Jaya dan Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat RI tentang Penggunaan Tanah TNI AD, Kodam Jaya untuk normalisasi Ciliwung.
Penandatangan ini dilakukan oleh Ahok, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana di Balairung, Balai Agung DKI Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Ahok dalam kata sambutannya mengatakan lambanya proyek normalisasi Ciliwung dikarenakan dirinya saat itu masih terlalau sopan kepada warga Jakarta yang mendirikan bangunan liar di pinggiran Ciliwung.
"Sopannya itu masih ada. Harusnya saya hilangkan dari awal masuk. Akibat kesantunan ini rusun yang kami bangun terlalu sedikit," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, dirinya lebih percaya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dilakukan di tanah milik TNI atau Polisi. Menurutnya apabila hal itu dilakukan tidak ada lagi oknum di DKI maupun penghuni rusun yang melakukan jual beli maupun sewa.
"Saya lebih percaya bangun apartemen di tanah TNI, Polri daripada yang DKI beli. Kalau yang di DKI bisa oknum jual beli kalau saya sudah nggak jadi gubernur," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tak tahu jabatannya sebagai pemimpin DKI apakah akan berlanjut hingga tahun 2022 atau mandek di tahun 2017 nanti lantaran kalah di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
"Tapi kalau lanjut, minimal Oktober 2017 udah bangun 70 ribu rusun dan (program) Ciliwung lunas di masa saya. Cilwiung yang kita banggakan bisa jadi tujuan wisata. Jakarta lengkap mau main sungai ada, laut ada, kota ada," jelas Ahok.
Dikesempatan yang sama, Teddy mengatakan pihaknya siap mendukung kebijakan Pemprov DKI dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah, tertib dan nyaman.
"Kami TNI AD menduking semua pembangunan yang ada di wilayah DKI. Kami tidak akan jadi penghambat. Kodam Jaya akan mendukung apa yang jadi kebijakan Pemda DKI," katanya.
