Infografis
Suara.com - Sekelompok masyarakat, termasuk kalangan purnawirawan TNI menentang Simposium Tragedi 1965 mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Bahkan baru-baru ini, mereka menyatakan akan membuat Simposium tandingan. Terkait itu, Ketua Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letjen (Purn) Agus Widjojo menanggapinya dengan santai.
"Ya, perbedaan pendapat itu biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang mutlak mengatakan ada satu cara yang paling benar, tapi ada juga bagian yang tidak sepakat akibat dari non komunikasi. Ini masalah komunikasi, kita kurang komunikasi, semuanya itu wajar dalam tatanan demokrasi," jelas Agus kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Saat dikonfirmasi mengenai ada sekelompok masyarakat tertentu akan menyelenggarakan Simposium tandingan, Agus enggan menanggapi.
"Kami tidak masuk ke situ analisisnya," ujar dia santai.
Ia pun mengaku bingung sampai ada pihak tertentu yang menuding dirinya sebagai purnawirawan Jenderal TNI yang pro terhadap komunis.
"Saya bingung menanggapinya," ucap Gubernur Lemhanas ini.
Sebelumnya, tim panitia Simposium Tragedi 1965 telah merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu tersebut. Naskah hasil rekomendasi penyelesaian kasus tragedi 1965 itu akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Kemudian rekomendasi itu nanti akaan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk dipertimbangkan dan diambil keputusan menyelesaikan masalah tragedi 1965 itu.
Agus menuturkan, isi rekomendasinya ada beberapa point berdasarkan hasil analisis informasi yang diperoleh dari Simposium yang berlangsung beberapa waktu lalu. Namun dia enggan menjelaskan lebih detail isi poin-poin rekomendasi itu.
Tim perumus tersebut dari berbagai elemen yang mewakili semua pemangku kepentingan. Dia menambahkan, rekomendasi tersebut mengarah pada penyelesaian tragedi 1965 pada rekonsiliasi melalui proses non yudisial sesuai Undang-undang 26 Tahun 2000.
