Infografis
Suara.com - Tak hanya akan mencopot sejumlah lurah dan camat dari jajarannya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga berencana merombak jajaran struktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lantaran diduga telah membuat laporan palsu terkait penertiban lokasi di Jakarta agar dianggap serius bekerja.
Dikatakan Ahok, untuk melakukan perombakan tersebut, pihaknya masih melakukan sejumlah tes agar bisa mengganti oknum Satpol PP yang kerap melakukan kecurangan.
"Ya kita lagi suruh kepala, baru beresin wilayahnya nanti, kan cadangan masih tes," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Ahok mengklaim masih mengantongi banyak nama-nama yang dipastikan akan segera menduduki posisi strategis di jajaran Satpol PP.
"Saya kalau mau geser orang kan mesti ada stok, nah stok nya masih test nih seribu lebih," kata dia.
Sebelumnya, Ahok berencana melakukan perombakan pejabat di lingkungan DKI. Target Ahok untuk merombak jajaran bawahannya itu diantaranya yakni pejabat setingjat Kepala Suku Dinas, Camat dan Lurah. Nantinya rencana perombakkan tersebut akan dilakukan setelah diumumkannya hasil tes para pegawai negeri sipil (PNS) terkait penaikkan jabatan pada Juni 2016 mendatang.
"Mungkin Juni akan cuci gudang semua. Oknum lurah ada, camat ada, Kasi ada, Kasudin juga ada," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/5/2016).
Alasan Ahok mengganti sejumlah pejabat DKI bukan tanpa sebab. Perombakan dilakukan terutama terhadap para pejabat yang diduga melakukan praktik korupsi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mencontohkan adanya adanya PNS yang sebagai pengawas memintai uang setoran kepada petugas harian lepas (PHL) sebesar Rp1 juta.
Menurutnya uang setoran tersebut yang berasal dari PHL diduga diterima sejumlah PNS yang berada di Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Selain itu, Ahok juga menyoroti adanya dugaan pejabat di DKI memperkerjakan orang lain untuk diangkat sebagai pengawas PHL. Kata Ahok, pihak yang ditugaskan sebagai pengawas PHL diambil dari anggota LSM.
"Kalau kayak gitu buat apa ada PNS begitu banyak. Kami menarik PHL atau PPSU kan karena PNS tidak mungkin bersih-bersih got. Tapi bukan berarti PNS tidak mau lakukan pengawasan," kata Ahok.
