Infografis
Kritisi Karier Jaksa
Komisi Kejaksaan mengkritisi capaikan kinerja Kejaksaan Agung yang masih rendah. Khususnya di program reformasi birokrasi. Erna menjelaskan Kejagung belum mempunyai humas yang mampu merepresentasikan capaian-capaian yang sudah dicapai lembaga itu. Sehingga tidak banyak informasi positif soal Kejagung sampai ke masyarakat.
"Itu salah satu kelemehan. Ketika itu tidak disampaikan ke masyarakat, masyarakat tidak mengetahui laporan kinerja. Khusus yang program reformasi birokrasi ini satu-dua tahun ini memang jalannya stagnan," jelas Erna lagi.
Erna juga mengkritik soal sistem mutasi dan promosi di tubuh Kejaksaan Agung. Banyak posisi-posisi yang diisi oleh orang tidak tepat.
"Yang harus diubah, nggak semua posisi di Kejaksaan itu diisi oleh jaksa. Misal bagian perencaan atau umum semestinya diisi bukan seorang jaksa, tapi di luar kejaksaan. Karena ini posisi khusus. Sekarang kan semua itu jaksa, ini jadi masalah maka organisasi tidak jalan dengan baik," papar dia.
Menurut dia, proses mutasi yang baik bisa menguatkan kinerja Kejagung. Dia memberi contoh sistem mutasi yang ideal. Jaksa-jaksa yang pernah berkarier di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi seharusnya bisa menguatkan Kejagung. Terutama di bidang tindak pidana korupsinya.
"Bagaimana skill yang ada di KPK bisa dimiliki kejaksaan. Tapi yang terjadi, sistem mutasi dan promosi tidak berdasarkan pada tujuan dan skill. Misal ada jaksa Tipikor yang disalurkan ke diklat begitu selesai di Tipikor," kata dia.
