Infografis
Suara.com - Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dilanda konflik internal. Mereka mengadu ke DPR dengan difasilitasi Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Kesatuan Pelaut Tanjung Priuk protes.
Para pelaut ini mengadukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pengurus pusat Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).
"Tadi saya menerima tamu kawan-kawan pelaut Indonesia yang kemarin berdemo, terkait banyak hal, terutama kepengurusan KPI yang mereka curigai telah ada penyalah gunaan wewenang," kata Irma di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Masa kepengurusan pengurus KPI telah berakhir sejak tahun 2009, dan telah diakan kongres. Namun, lanjut Irma, kongres tersebut berujung deadlok, sementara itu para pengurus KPI telah dinyatakan demisioner.
"Karena di tahun 2009 kemarin mereka sudah melakukan kongres dan hasil dari kongres itu temui jalan buntu. Tetapi kepengurusan itu sudah demisioner. Seharusnya, yang mengambil alih kepemimpinan sementara adalah tim ketua persidangan," tutur Irma.
Irma memandang, jika harus dilakukan kongres luar biasa, maka yang sehatusnya mengambil alih kepengurusan adalah tim yang dibentuk oleh panitia kongres.
"Kemudian kalaupun ada kongres luar biasa, harusnya yang mengambil alih adalah tim yang dibentuk oleh tim kongres itu, tidak lagi pengurus yang demisioner" papar Irma.
Sementara itu, menurut pengakuan para pelaut tersebut, kata Irma, pengurus KPI yang sudah dinyatakan demisioner masih menjalankan tugas sama halnya pada saat menjabat sebagai pengurus yang sah.
"Menurut mereka (pelaut), pengurus yang demisioner itu masih menjalankan fungsinya sebagai pengirus yang sah, seharusnya kan mereka sudah tidak bisa mengelurkan kebijakan ini dan itu selayaknya pengurus yang sah," pungkas Irma.
Irma juga mengatakan, para pelaut tersebut meminta agar Departemen Perhubungan memfasilitas permasalahan KPI. Namun sampai saat ini itu belum terjadi.
"Jadi mereka juga meminta Departemen Perhubungan memfasilitasi permasalahan ini. Namun sampai saat ini tidak difasilitasi. Kalau menurut saya, harusnya departemen perhubungan memfasilitasi permasalahan ini sampai selesai," tegas Irma.
