Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai penyelenggaraan kongres bertema rakyat lawan penggusuran yang diselenggarakan di kolong tol Ir. Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (15/5/2016) kemarin, merupakan hal biasa.
"Silakan saja. Biasa saja kalau orang begitu. Sekarang kamu tanya, kamu pilih Waduk Pluit bersih sekarang atau kumuh," ujar Ahok usai melakukan peninjauan ujian sekolah di Sekolah Santa Maria, Pecenongan, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Menurut Ahok aksi tersebut tidak mendidik. Mempertahankan pemukiman kumuh di kolong tol, menurut Ahok, justru bisa membahayakan keselamatan warga. Seperti yang pernah terjadi, kebakaran di kolong tol mengakibatkan kerugian materi, bahkan korban jiwa.
"Terus dimana ada orang yang ngajarin tinggal di kolong tol. Kamu inget nggak dulu tol kebakaran, sampai macet, lalu menimbulkan kerugian dan belum lagi korban jiwa," katanya.
Tetapi, Ahok tidak akan melarang warga menyelenggarakan pertemuan-pertemuan seperti kemarin untuk memprotes kebijakan penertiban pemukiman kumuh.
Ahok mengibaratkan acara kongres seperti seperti anak-anak yang tidak menurut perkataan orangtua. Padahal, mereka menduduki tanah negara.
"Silakan saja. Ini biasa saja. Kayak orangtua ngajarin anak , ini anak-anak sudah terbiasa hidup dengan enak," kata Ahok.
Ahok mengatakan setiap kali ada kebijakan penertiban pemukiman kumuh, selalu ada kompensasi tempat tinggal baru bagi warga, misalnya bisa menempati rumah susun sewa sederhana bagi yang ber-KTP Jakarta, kemudian Kartu Jakarta Pintar bagi warga yang punya anak sekolah.
Lantas Ahok membandingkan dengan kebijakan penertiban untuk proyek reklamasi di Muara Dadap, Tangerang, dimana warga tidak diberi ganti rugi karena mereka tinggal di tanah negara.
"Di Dadap ada yang ribut nggak, nggak dikasih KJP, rusun, bus gratis bahkan modal. Mungkin Dadap Bupatinya bukan Ahok, kalau Ahok pasti banyak yang bantuin," kata dia.
Kemarin, ratusan warga dari perwakilan 33 kelurahan di Jakarta menghadiri acara kongres bertema lawan penggusuran di kolong tol Ir. Wiyoto Wiyono, Penjaringan.
"Kegiatan kongres untuk menyatukan rakyat yang calon korban dan maupun korban dan kita berkumpul di sini datang dan menuntut dan tidak digusur sewenang-wenang dan kami akan lawan," kata ketua panitia pelaksanaan kongres Marlo Sitompul di lokasi.
Marlo yang juga ketua umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menilai kongres diselenggarakan karena menilai Ahok sudah bertindak sewenang-wenang kepada warga, antara lain dengan melakukan penertiban pemukiman.
Dia menilai kebijakan penertiban pemukiman kumuh dipaksakan untuk kepentingan pengusaha.
"Karena penggusuran di Jakarta sampai sekarang tanah terlantar. Dan itu terlihat dipaksakan untuk kepentingan para cukong," kata dia.
Kongres ini digagas oleh SPRI. SPRI, kata dia, merupakan organisasi yang memperjuangkan hak rakyat miskin kota. Organisasi tersebut merupakan kumpulan para aktivis yang sebelumnya pernah tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Kota.
"SPRI adalah gerakan yang membela hak-hak miskin," kata dia.
