Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan janji-janji pascapenghapusan "3 in 1" mulai pekan ini. Sang gubernur, Basuki Tjahaja Purnama mengklaim penghapusan itu berdampak positif.
Menurut Ahok, penghapusan "3 in 1" akan menekan angka eksploitasi anak di Jakarta. Jika anak-anak eks joki "3 in 1" buruh biaya sekolah, DKI siap menanggungnya.
"Kalau alasan jadi joki karena anaknya mau sekolah, tentu kita sudah tanggung yang KJP (Kartu Jakarta Pintar). Dulu tentu nggak bisa dihapus, sakit, dia butuh biaya. Tapi kalau sekarang kan orang makin lama makin berubah," kata Ahok usai melakukan peninjauan Ujian Sekolah /Madrasah Berstandar Daerah di Sekolah Santa Maria, Pecenongan, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Saat ini jalur Busway sudah disterilkan, tidak seperti biasanya. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga telah menyediakan bus Transjakarta yang sudah berstandar Internasional.
"Dulu juga nggak steril buswaynya, Bisnya juga nggak bagus. Sekarang bis yang kita kasih untuk koridor busway kan kelas satu di dunia. Semua kelas dunia punya bis kita berikan. Jadi saya kira tentu udah tepat kita cabut," imbuhnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur berharap harus diterapkan, sistem Electronic Road Pricing (ERP) untuk memberi pemasukan subsidi silang.
"Karena harapan kami, orang masuk Jakarta itu dari pinggiran, dengan harga terjangkau sampai tidak bayar sebetulnya. Nah sekarang kita sudah mulai di Depok, Bekasi, Tangerang, masuk harga tiketnya sama. Ini kita lagi kaji Bogor," jelas Ahok.
"Bagi kami, Transportasi Massal harus disubsidi habis dengan PSO (Public Service Obligation). Kita keluarkan Rp4 triliun, Rp5 triliun juga nggak papa. Yang penting masyarakat bisa dapatkan yang paling murah, aman dan nyaman, syukur-syukur bisa gratis," sambungnya.
Ahok menambahkan, dengan adanya sistem ERP, pemasukan anggaran di DKI cukup. Selain itu juga memudahkan warga Jakarta yang tinggal di Jakarta.
"Kalau ada ERP, pemasukan cukup baik, saya ingin bis itu tidak bayar. Nah kan kita udah jalankan bis yang tidak bayar, tapi tidak seluruh Jakarta," kata Ahok.
