Infografis
Suara.com - Ketua Panitia Pelaksana Kongres Rakyat Lawan Penggusuran Marlo Sitompul menegaskan kongres yang diselenggarakan di kolong tol Ir. Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara, siang ini, tidak disponsori oleh bakal calon gubernur Jakarta manapun. Acara ini, kata ketua umum Serikat Perjuangan Rakyat Miskin, murni bentuk perlawanan dari masyarakat miskin kota terhadap kebijakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerab menggusur pemukiman padat penduduk.
Sekretaris wilayah SPRI Rio yang juga panitia acara kongres menambahkan seserpun panitia tidak menerima dana dari bakal calon gubernur Jakarta.
"Sama sekali nggak ada terlibat bacagub, ini murni gerakan SPRI," kata Rio di lokasi.
Sebaliknya, menurut Rio, sejumlah bakal calon gubernur justru hanya memanfaatkan isu penggusuran untuk menaikkan popularitas mereka.
"Malah kita tidak percaya kepada para elit yang maju di pilgub DKI. Karena elit politik enggak pernah serius menangani permasalahan rakyat miskin," kata dia.
Acara tersebut akan diisi oleh diskusi publik, testimoni korban penggusuran, pembacaan manifesto rakyat lawan penggusuran, penyusunan agenda kerja politik lawan penggusuran dan aksi massa.
Marlo juga akan menyampaikan pidato politik utama.
Organisasi yang mendukung acara tersebut, di antaranya Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional, Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi.
Konsentrasi massa ini dijaga aparat gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pemukiman kumuh yang pernah ditertibkan pemerintahan Ahok, antara lain Kampung Pulo di Jakarta Timur, kawasan prostitusi Kalijodo dan Kampung Pasar Ikan di Jakarta Utara. Kawasan tersebut ditertibkan karena berdiri di tanah negara. Meski digusur, sebenarnya mereka yang memenuhi syarat diberikan kompensasi, seperti rumah susun dan kepada anak-anak diberi Kartu Jakarta Pintar. Tetapi, tidak semua warga setuju karena banyak pertimbangan.
