Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dana penertiban tempat prostitusi Kalijodo berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta. Sebelumnya beredar rumor salah satu perusahaan pengembang reklamasi Teluk Jakarta ikut membiayai penertiban yang melibatkan lima ribu aparat gabungan sebagai barter kewajiban tambahan kontribusi reklamasi.
"Memang nggak ada. Saya kan nggak tahu kemarin (bayar polisi atau tidak), kalau misalnya ada pengamanan dari pemprov biasanya itu kita ada kasih Rp250 ribu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/55/2016).
Ahok mengungkapkan razia kawasan Kalijodo sebelum eksekusi merupakan inisiatif Polda Metro Jaya.
"Karena Kalijodo itu sebetulnya polda yang inisiatif melakukan pemberantasan penyakit masyarakat itu lho. Kamu inget nggak waktu itu? Jadi polda waktu turun dengan ngajak TNI, itu nggak ada hubungan dengan kami lho waktu itu," kata Ahok.
Ahok menegaskan tidak benar kalau pemerintah meminta Agung Podomoro Land untuk membiayai penertiban. Proses penertiban, katanya, murni memakai APBD.
"Jadi kita penggusuran itu ada dana dari kami, Rp250 ribu buat yang bantu, TNI dan Polri," ujar Ahok.
Polda Metro Jaya juga membantah mendapat uang dari pemerintah maupun swasta untuk operasi di Kalijodo.
"Polda Metro Jaya dalam pengamanan penertiban di Kalijodo tidak pernah menerima bantuan dari manapun," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono.
Pengamanan tersebut, katanya, Polda Metro Jaya menggunakan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kontinjensi.
"Polda menggunakan dana DIPA kontinjensi untuk kegiatan pengamanan tersebut," kata dia.
