Infografis
Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan penanganan simbol-simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) supaya tidak terlalu berlebihan namun harus tetap waspada.
"Memang ada aturannya TAP MPRS, kalau memang ada (penyebaran simbol) itu dilakukan ya melanggar UU. Namun, memang perlu ada kewaspadaan, preventif, tapi jangan berlebihan bila ada tindakan melanggar hukum," kata Hidayat di DPR, Jumat (13/6/2016).
Menurutnya, aparat penegak hukum harus melakukan konfirmasi dalam setiap penanganan simbol-simbol PKI, baik untuk baju berlogo PKI atau buku-buku yang menyinggung-nyinggung PKI.
"Soal menyablon (kaso) palu arit dan dipakai, bisa aja ditanya, ini karena model, gaya-gayaaan, atau ada faktor ideologi. Kalau hanya gaya-gayan menurut saya nggak gaya juga pakai palu arit, di mana indahnya sih palu arit," kata dia.
"Kemudian buku yang disita isinya apa sih? Supaya clear. Ini buku layak disita atau tidak. Kalau perlu mereka datang ke kepolusiian dan melaporkan. Kmudian Kta nilai bersama apakah ada nilai-nilai yang dilarang oleg tap MPRS atau murni itu adalah ilmu atau sejarah. Itu perlu klarifikasi," tambah Politisi PKS ini.
Karenanya, di era keterbukaan dan transparansi ini, Hidayat meminta supaya buku dan kaos yang menggunakan simbol PKI dijelaskan peruntukannya. Bahkan, bila perlu dilaporkan kepada aparat penegak hukum sebelum dimunculkan ke publik.
"Kalau perlu mereka datang (ke penegak hukum) dan melaporkannya," kata Hidayat.
