Infografis
Sejumlah pendaftar tidak mempermasalahkan biaya Rp5 juta dalam fit and proper test bakal calon Gubernur PDIP. Fit and proper test ini dilakukan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
"Saya kira ada banyak hal yang jauh lebih susah dari pada itu. Itu lebih banyak gosipnya daripada substansinya," kata salah satu pendaftar, Yusril Ihza Mahendra di lokasi.
Di tempat yang sama, pendaftar lainya, Hasnaeni Moein, juga menganggap bahwa pembayaran registrasi tersebut adalah hal yang wajar.
"Tidak keberatan. Itu wajar saja, itu sumbangan psikotes bukan diambil untuk partai," ujar dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu peserta fit and proper test bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP, Hasniati, mengundurkan diri. Dia mundur karena merasa keberatan membayar biaya adminitrasi sebesar Rp5 juta.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar adminitrasi Rp5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi di awal, tiba-tiba disuruh bayar," kata Hasniati.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristyanto membenarkan adanya pungutan biaya Rp5 juta dalam fit and proper test calon gubernur DKI Jakarta. Pungutan ini, kata Hasto diperuntukan karena melibatkan ahli psikologi dalam tesnya.
"PDIP sejak dulu gotong royong. Dalam fit and proper test in melibatkan ahli psikologi. Dari situ ada biaya yang diberikan kepada calon," kata Hasto.
