Momen Yuyun, Perppu Kebiri Tunggu Keputusan Jokowi

Selasa, 10 Mei 2016 | 12:43 WIB
Momen Yuyun, Perppu Kebiri Tunggu Keputusan Jokowi
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pimpin rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian [suara.com/Bagus Santosa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pembahasan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebiri akan dibawa ke rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

"Ini akan kita bawa ke ratas, keputusannya ada di Presiden dalam ratas," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Polri di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).

Nila Moeloek mengatakan rencana penerbitan perppu tentang kebiri tadi juga dibahas dalam rapat koordinasi tentang pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual.

Nila Moeloek menerangkan secara kesehatan, kebiri bisa dilakukan dengan pemotongan atau penggunaan zat kimia. Zat kimia sifatnya hanya mengganggu hormon seseorang untuk mengurangi libido. Namun, kata, tindakan ini ada side effect yang harus dipertimbangkan.

"Jadi, kami tidak ‎bisa emosional (memutuskan hukuman kebiri). Kami dari sisi kesehatan, dari masukan ahli-ahli, pasti ada side effect, dan itu bisa sampai kanker. Karenanya kita harus bijak jangan sampai melanggar HAM. Itu yang kami bicarakan. Kami juga meminta supaya ini didengar dari sisi kesehatannya," kata dia. 

Terkait dengan pemberatan hukuman, tadi, Puan menyampaikan amandemen UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak harus dilakukan dengan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan. Draf amandemen diterima Kementerian PMK sejak 2‎3 Januari 2016 dan sekarang sudah dibahas ditingkat kementerian dan lembaga terkait serta uji publik dengan LSM.

"Rakor hari ini memutuskan untuk menambah hukuman atau pemberatan hukuman, publikasi identitas pelaku kepada publik, hukuman sosial dan pelaku yang dikenakan hukuman diberi pendampingan dan rehabilitasi kejiwaan," kata Puan usai rapat.

Rapat koordinasi dilangsungkan tak lama setelah terjadi kasus kekerasan yang menimpa Yuyun (14), pelajar kelas II SMP Negeri 5, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Yuyun diperkosa oleh 14 pemuda usai pulang sekolah pada pertengahan April, dan setelah itu dibunuh.

REKOMENDASI

TERKINI