Infografis
Suara.com - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memberikan jaminan dalam penuntasan masalah pelanggaran HAM tahun 1965. Jaminan ini diberikan kepada Yayasanan Penilitan Korban Pembunuhan (YPKP) 65, Saksi Pelaku, dan Saksi Korban peristiwa itu dalam pengungkapan fakta pembunuhan ini.
"Tadi Bapak Luhut mengatakan dengan Lugas. Kita akan menjamin keamanannya. Negara ini adalah negara besar. Dan akan menjamin keselamatan dan saya akan perintahkan dan menelpon ke Kodam dan Kodim. Kami akan selesaikan," kata Ketua Yayasanan Penilitan Korban Pembunuhan (YPKP) 65 Bejo Untung menirukan ucapan Luhut di Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Senin (9/5/2016).
Menteri Luhut juga memberikan jaminan keamanan supaya kuburan masal korban 65 yang sudah diketahuinya, tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Dalam kesempatan ini, Bejo bersama rombongannya memberikan resmu dan catatan tentang kuburan massal korban pembunuhan 65 yang ada di Indonesia. Ada 122 titik yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Bejo, menduga ada ribuan mayat yang dikuburkan di setiap titik itu.
"Tapi ini tidak semua tercover, ada Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB yang belum dimasukan. Itu jauh lebih besar lagi (jumlahnya). Dan itu belum termasuk korban 65 yang dibunuh dan dibuang ke laut, ke sungai, sungai Ular, Asahan, Brantas, dan Bengawan solo, itu banyak sekali dan itu bisa kami pertanggungjawabkan," kata dia.
Bejo menambahkan, timnya juga masih mendapatkan ancaman. Namun, Luhut lagi-lagi menegaskan, bila pemerintah akan memberikan jaminan keamanan.
"Sebetulnya kawan-kawan kami yang dari Pati, Pekalongan, dan Boyolali selalu dimonitor akan melakukan apa. Dan, omongan Bapak Luhut serius dengan tegas akan menjamin keamanan bapak-bapak semua," tuturnya.
Dalam waktu dekat ini, Bejo menceritakan, Menteri Luhut sudah menginstruksikan kepada bawahannya untuk mendatangi lokasi kuburan masal. Bila memang diperlukan penggalian ulang, dia mengatakan, hal itu harus ada kordinasi antara kejaksaan agung, komnasHAM, dan Arkelog.
"Saya menyambut baik, apalagi dia (Luhut) menugaskan bawahanya untuk meninjau lokasi kuburan masal yang bisa digali," katanya.
