Infografis
Suara.com - Para korban hak asasi manusia tahun 1965-1966 akan bertemu dengan Menteri Koordinantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Senin (9/5/2016) besok. Mereka akan membahas bukti adannya pembantaian massal di era itu.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung mengatakan pertemuan itu akan berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Sejumlah organisasi korban tragedi 1965 akan hadir.
"Agenda pengungkapan kuburan massal dan solusi tragedi 1965," kata Bedjo kepada suara.com, Minggu (8/5/2016).
Sebelumnya, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 menyambut baik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya Luhut berjanji akan menginvestigasi temuan YPKP soal 122 titik kuburan massal. Dan selanjutnya akan memilah dan mendatangi tempat kuburan massal.
Adapun 122 titik kuburan massal terbanyak di daerah Jawa Tengah, yakni Boyolali, Pati, Wonogiri dan Pacitan dan Sumatera.
"Data kita sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari data tersebut kami merinci ada 13.999 korban, namun masih banyak yang belum didata, data itu hanya 2 persen saja," kata Bedjo.
Lebih lanjut, pihaknya telah menyerahkan 122 kuburan massal temuan YPKP 1965 kepada Komnas HAM. Menurut Bedjo, Komnas HAM merupakan instansi yang berkompeten yang menangani soal pelanggaran HAM.
"Komnas HAM merespon dengan baik. Komnas HAM akan membahas di rapat plenonya terkait kuburan mana yang akan digali, karena kalau menggali harus ada persetujuan dari Jaksa Agung dan kepolisian. Komnas HAM juga akan membahas dengan, Menkopolhukam," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menyelesaikan kasus tragedi 1965. Kata Luhut, dirinya telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus yang tragedi 1965.
