Infografis
Sekretaris Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan iuran Rp1 Miliar yang dibebankan kepada semua calon ketua umum Golkar bukan money politics, melainkan cost politics. Biaya itu, katanya, dikeluarkan atas program yang telah dirancang panitia.
"Kayak mau kendurian 17-an gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan ketua DPP juga ngambil keputusan. Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya, nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan Rp1 miliar," kata Agun di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/5/2016).
Dia menegaskan panitia munaslub tidak melawan saran Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Agun, KPK hanya meminta agar panitia mewaspadai adanya gratifikasi kepada pejabat negara, mengingat sebagian besar calon ketua umum Golkar merupakan penyelenggara negara.
"Kayak mau kendurian 17-an gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan ketua DPP juga ngambil keputusan. Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya, nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan Rp1 miliar," kata Agun di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/5/2016).
Dia menegaskan panitia munaslub tidak melawan saran Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Agun, KPK hanya meminta agar panitia mewaspadai adanya gratifikasi kepada pejabat negara, mengingat sebagian besar calon ketua umum Golkar merupakan penyelenggara negara.
Agun menegaskan dalam munaslub, semua yang terlibat, seperti voters dan kandidat, konteksnya adalah kader partai, bukan pejabat negara.
"Kita lihat di UU, gratifikasi adalah suatu pemberian atau janji, atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu nggak ada urusannya, dia kader Golkar yang akan mengikuti munaslub," kata Agun.
"Kita lihat di UU, gratifikasi adalah suatu pemberian atau janji, atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu nggak ada urusannya, dia kader Golkar yang akan mengikuti munaslub," kata Agun.
Menurut Agun dalam money politics ada niat jahat yaitu tukar menukar kepentingan. Sementara terkait munaslub, iuran Rp1 miliar untuk dana partisipasi atas biaya yang dibutuhkan acara.
"Mengapa rancangan biaya kegiatan itu dibuka, karena itu adalah program yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Munaslub yang berkualitas," kata pendukung Agung Laksono.
"Mengapa rancangan biaya kegiatan itu dibuka, karena itu adalah program yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Munaslub yang berkualitas," kata pendukung Agung Laksono.
Pendaftaran calon ketua umum ditutup pada Rabu (4/5/2016) pukul 23.00 WIB. Jumlah calon yang mendaftar delapan orang. Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.
Dana aspirasi itu sebenarnya masih pro kontra di internal Partai Golkar.
Ketua DPR RI yang maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin memenuhi aturan panitia pengarah munaslub partainya dengan menyetorkan uang sebesar Rp1 miliar. Dia mengakui terpaksa melakukannya karena takut tidak bisa ikut bursa calon bos baru Golkar periode 2016-2021 yang akan digelar di Bali pada 15-17 Mei 2016.
"Namun jujur saja, kami terpaksa mengikuti permintaan panitia agar dana Rp1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam 12.00 WIB siang. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," kata tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertuli, Jumat (6/5/2016).
"Namun jujur saja, kami terpaksa mengikuti permintaan panitia agar dana Rp1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam 12.00 WIB siang. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," kata tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertuli, Jumat (6/5/2016).
Bambang yang merupakan Ketua Komisi III DPR dari Fraksi mengaku prihatin dan menyayangkan adanya iuran wajib sebesar Rp1 miliar ke panitia munaslub. Menurut ini, ini kali pertama dalam sejarah partai.
"Saya tidak bisa membayangkan jika hal itu nanti kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya," kata Bambang
"Saya tidak bisa membayangkan jika hal itu nanti kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya," kata Bambang
