Infografis
Kewajiban membayar iuran Rp1 miliar bagi bakal calon ketua umum Partai Golkar, untuk musyawarah nasional luar biasa di Bali tanggal 15-17 mei yang akan datang, telah menuai kontroversi.
Mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung pun iku khawatirkan dengan kebijakan itu bisa menjadi preseden buruk bagi partai yang pernah dibesarkannya.
"Saya khawatir, ini nanti menjadi preseden. Kalo sudah dimulai di pusat bukan tidak mungkin dilakukan di provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai pemilihan kecamatan dan desa," kata Akbar kepada media di kantor Akbar Tandjung Institute, Komplek Liga Mas Indah, Jalan Pancoran Indah Raya, Jakarta Selatan, selasa (3/5/2016).
Menurut Akbar, dalam pemilihan ketua umum partai politik, menggunakan uang bukanlah hal yang biasa."Jadi pemilihan khas nuansa uang itu bukanlah hal yg biasa dalam organisasi politik."
Dia menilai, seorang politisi adalah orang yang memperjuangkan gagasan, pikiran, pandangan, yang bermuara memberikan kebaikan pada masyarakat dan negara.
"Jadi orang politik itu, memberikan kesejahteraan pada rakyat, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat," Akbar menambahkan.
Menurut Akbar, tidak semua politisi partai berwarna kuning itu mempunyai uang untuk membayar iuran Rp1 miliar. Meskipun, dia juga mengakui bahwa ada beberapa di antara kader Partai Golkar yang kuat secara finansial.
"Dalam konteks itu, tentu saja mereka belum tentu orang-orang yang mempunyai keuangan cukup. Walaupun saya tahu banyak juga orang yang mempunyai kekuatan keuangan," ujar mantan Ketua DPR RI periode 1999-2004 ini.
Meski banyak kader partai yang kuat secara keuangan, menurut Akbar, gagasan serta idealisme tidak kalah penting untuk dimiliki seorang pemimpin.
"Punya gagasan atau idealisme yang tidak kalah penting dan bagus. Tapi sebaiknya barusan yang berkaitan dengan kepemimpinan politik, yang bermuara pada kepentingan bangsa negara dan rakyat, seyogyanya nuansa uang kita hindari," tutup politisi sepuh berusia 70 tahun ini.
