Infografis
Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Pramono mengatakan kedatangannya untuk membicarakan beberapa hal, di antaranya mengenai arahan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan Hari Pancasila yang akan diperingati pada 1 Juni 2016.
"Tadi bertemu dengan Pak Luhut, dimana kegiatan itu akan diselenggarakan di MPR dan sekarang sudah disosialisasikan dimana-mana, termasuk dukungan dari dari NU (Nahdlatul Ulama), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan beberapa pihak lainnya. Maka arahan Presiden perlu untuk ditindaklanjuti," ujar Pramono.
Pertemuan tadi, kata Pramono, sekaligus untuk menyamakan persepsi mengenai pembebasan 10 WNI dari tangan gerombolan milisi Abu Sayyaf di Filipina. Pembebasan tersebut, katanya, berkas diplomasi total.
"Selama ini koordinasinya baik. Jadi apa yang terjadi dengan pembebasan (WNI) supaya tidak terjadi misleading, tentunya ini perlu disamakan, bahwa intinya pembebasan 10 orang itu atas upaya diplomasi total dari pemerintah, tentunya dalam ini Presiden dan pembantu Presiden," katanya.
Pramono mengapresiasi dukungan berbagai pihak, baik formal maupun informasil, untuk membebaskan sandera.
Pramono juga menegaskan pemerintah tidak membayar uang tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf.
"Tentunya sekarang yang jelas sudah dibebaskan, pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya dan juga dari pihak yang kami tahu," kata Pramono.
Pramono mengatakan saat ini pemerintah sedang konsentrasi lagi untuk membebaskan empat WNI lagi yang masih disandera di Filipina. Presiden Joko Widodo telah melakukan komunikasi dengan Presiden Filipina Benigno Aquino.
"Tentunya diplomasi total ini tetap akan dilanjutkan karena networking kita hubungan pemerintah dengan pemerintah berjalan baik. Apalagi kebetulan secara etnis ada kesamaan, secara religi juga ada kesamaan sehingga pendeketan itu yang dilakukan untuk kemudahan," katanya.
