Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Laporan Audit Teknis Komplek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/5/2016). Proyek pusat olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini terbengkalai karena kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat.
"Kami rapat untuk melaporkan hasil audit teknis proyek Hambalang kepada Presiden," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan.
Pertengahan Maret lalu Jokowi melakukan sidak di lokasi proyek Hambalang yang terbengkalai itu. Saat itu, dia mengatakan proyek tersebut telah menghabiskan duit negara hingga triliunan rupiah. Untuk menyelamatkannya, perlu dikaji ulang apakah layak untuk dilanjutkan atau diubah peruntukannya.
Menurut informasi yang diterima Jokowi dari para ahli, struktur lahan proyek tersebut sebenarnya labil sehingga tidak layak untuk bangunan besar. Bangunan setengah jadi sebagian sudah dipasang fasilitas, seperti alat pendingin udara dan sport science. Tetapi sekarang sia-sia karena diurus setelah kasus korupsi di sana terungkap.
"Nah, fasilitas yang sudah masuk itu akan dikemanakan. Kalau tidak cepat diputuskan akan rusak semuanya," ujar dia ketika itu.
Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang dibangun dengan anggaran tahun 2010-2012. Proyek berdiri di atas tanah seluas 32 hektar. Dana yang dibutuhkan untuk membangunnya mencapai Rp1,2 triliun. Mega proyek tersebut kemudian mangkrak gara-gara kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain membahas audit teknis proyek Hambalang, dalam Ratas ini Jokowi juga minta Laporan Proses Renovasi Gelora Bung Karno Dalam Rangka Persiapan Menghadapi Asian Games 2018.
Ratas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharini, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
