Infografis
Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menanggapi masih banyak nasib guru dengan status tidak tetap dan masih digaji dengan sukarela serta banyak yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Menurutnya, untuk para pengajar itu dilakukan secara tanggung jawab.
"Pertama, rekruitmen (pengajar) itu harus dilakukan secara bertanggungjawab. Jika institusi atau pribadi melakukan kontrak kontrak honorer," kata Anies dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jalan Sudirman, Senin (2/5/2016).
Anies Menambahkan, baginya itu perlu diperhitungkan apakah guru yang akan diangkat layak atau tidak. "Perhitungkan itu bisa jadi pegawai tetap atau tidak," ujar Anies.
Dia menambahkan, di daerah masih banyak guru yang statusnya masih menjadi honorer setelah puluhan tahun menjadi guru dan belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Itu sebabnya, kepada tiap daerah diminta bertanggung jawab. Jumlah honorer kita tahun 2000 itu ada 84 ribu dan 2015 sampai 820 ribu guru honorer. Meningkat sebanyak 860 persen," jelas Anies.
"Sementara, jumlah siswanya meningkat hanya 17 persen dan guru PNS 23 persen. Rasio guru dan siswa Sekolah Dasar hari ini dalam kasus PNS saja, satu guru untuk 21 siswa, honorer satu guru untuk 14 siswa," ditambahkannya.
Dengan kondisi tersebut, Anies mencontohkan, di negara-negara Asia lain. "Di Korea satu guru untuk 30 siswa, di Jepang satu guru untuk 26 siswa, Intinya kita kebanyakan guru," tegasnya.
Pengrekrutan para guru honorer terus dilakukan tapi masih banyak ketidak pastian pengangkatan menjadi PNS.
"Kita seringkali hanya melihat potret kecilnya. Potret besarnya, ada proses kontrak kerja guru yang tidak diperhitungkan dengan matang," ungkap Anies.
"Kalau satu sekolah mengangkat dua guru honorer engga masalah, kalau 200 ribu sekolah angkat dua guru jadi masalah untuk pemerintah," tambahnya.
