Infografis
Suara.com - Mantan calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu, Faisal Basri, menilai penataan kota tidak boleh dikendalikan oleh pengembang. Sebab, ditakutkan akan mengarah pada komersil yakni tata uang bukan tata ruang atau tata kelola.
"Pembangunan kota itu tidak boleh dikendalikan oleh bandar atau dikendalikan oleh pengembang itu akan rusak," ujar Faisal dalam diskusi bertajuk "Jakarta Yang Lebih Baik Untuk Semua, di bilangan Gunawarman, Jakarta, Sabtu (30/4/2016).
"Kita khawatir kalau tata kota menjelma menjadi tata uang, tata ruang menjelma tata uang," ucapnya.
Lebih lanjut, Faisal mencontohkan kawasan kumuh seluas tiga hektare, lalu pemerintah merelokasikan dengan memberikan ganti rugi yang lebih baik, namun hanya bersifat sementara.
"Boleh saja dikasih ganti rugi malah dikasih ganti untung, tapi dia akan pindah ke Luar Jakarta, kehidupannya di Jakarta, ongkos hidupnya makin mahal, dan dia nggak dapat apa-apa lagi, jadi proses pemiskinan kalau menggusur seperti itu,"jelas Faisal.
Karena itu, Faisal menyarankan tanah yang dicontohkan seluas tiga hektare kawasan kumuh tersebut bisa dimanfaatkan bersama tanpa menggusur.
"Nah coba bayangkan, kalau tiga hektare itu kita bagi tiga, yang satu hektare tetap dihuni oleh orang yang semula, dengan diperbaiki rumahnya atau naik empat lantai, jadi meter squarenya naik juga per keluarga," katanya.
"Kemudian seperti tiganya lagi ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh semua, sepertiganya lagi jadi lahan komersial," sambungnya.
