Infografis
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam rapat pleno menetapkan sumbangan wajib bagi calon ketua umum Partai Golkar sebesar Rp1 miliar.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Muhammad Qodari menilai sumbangan wajib yang ditetapkan partai merupakan sistem baru yang terjadi di dunia perpolitikan di Indonesia.
Namun, dengan ditetapkan Rp1 miliar, bisa lebih jelas nilainya dan peruntukannya dalam pemilihan calon ketua umum.
"Menurut saya, ini suatu eksperimen yang baik, artinya menganggarkan sumbangan politik supaya pertama lebih jelas angka prosesnya dan kedua lebih jelas peruntukannya," ujar Qodari kepada Suara.com, Jumat (29/4/2016).
Tak hanya itu, dirinya menilai sumbangan wajib sebesar Rp 1 miliar merupakan hal yang wajar bagi partai yang berlambang pohon beringin.
"Untuk Partai sebesar Golkar angka seperti itu cukup bisa diterima, lain kalau angkanya Rp 10 miliar. Kalau Rp 1 miliar untuk partai sebesar Golkar masih wajarlah," ucap Direktur Eksekutif Indobarometer.
Menurutnya yang terjadi selama ini dalam bursa pemilihan ketua umum dalam sebuah partai, tidak ada aturan, namun pastinya kontribusi masing-masing caketum yang ingin maju dalam Pemilihan Ketua Umum pasti akan dituntut.
"Selama ini kalau nggak ada aturan itu terjadi juga proses sumbangan menyumbang kontribusi. Malah jadinya liar, kalau dengan cara seperti ini kan ada koridornya. Yang penting dijaga adalah ketika sudah dibikin legal seperti ini, takutnya ada ilegal-ilegal lain," jelas Qodari.
Adapun terkait kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar, Qodari melihat semua kandidat punya kualitas dan pengalaman dalam memimpin.
Meski begitu, dirinya memprediksi calon Ketua Umum Partai Golkar yang terkuat yakni calon Ketua Umum yang memiliki dukungan dari daerah dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Saya pribadi melihatnya dukungan Pak ARB masih penting sekali. Kalau dukungan dari daerah, ada kaitannyanya dengan Pak ARB. Jadi Pak ARB jadi salah satu kunci," ungkapnya.
