Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pendekatan dan sosialisasi terlebih dahulu ke warga sebelum melakukan penggusuran.
Ahok tak heran kalau segelintir orang masih menganggap pemprov DKI tak melakukan pendekatan. Isu tersebut bahkan sudah muncul saat dirinya masih menjabat sebagai Wagub DKI, ketika melakukan penertiban bangunan di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, pada 20 Mei 2013 lalu.
"Kita ada pendekatan kok, hampir semua penertiban katakan nggak ada sosialisasi dari zaman Waduk Pluit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Menurut Ahok tujuan sosialisasi dilakukan terlebih dahulu oleh Pemprov DKI agar para warga tahu kalau mau ada penertiban. Namun ia mengaku heran apabila ada warga yang mengaku tidak tahu ada sosialisasi penertiban, namun melaporkan ke Komans HAM.
"Yang pertanyaan saya, kamu tidak tahu kok bisa lapor ke Komnas HAM. Kamu kan merasa tidak ada sosialisasi dari saya, kok kamu bisa lapor ke Komnas HAM bahwa kamu mau ditertibkan. Terus kamu pake pengacara. Aku jadi bingung," kata Ahok.
Mantam Bupati Belitung Timur ini menambahakan, penertiban yang dilakukan oleh pemprov DKI salah satunya untuk membuat Jakarta terbebas dari banjir, caranya dengan melakukan normalisasi sungai di Jakarta, termasuk di Bidara Cina dan Waduk Pluit.
"Pertanyaannya tujuan sosialisasi itu apa? Supaya warga mengetahui ada proyek pekerjaan ini. Kalau kasus Bidara Cina, Waduk Pluit, waktu ditertibkan melapor ke Komnas HAM mengatakan tidak ada sosialisasi, kalau tidak ada sosialisasi kok kamu tahu? Nah itu saja," kata Ahok.
