Infografis
Kasus penyanderaan di perairan Filipina yang dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf terhadap 14 warga Indonesia menjadi sorotan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV, Jumat (29/4/2016).
Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto meminta kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah secara serius.
"Pemerintah harus serius soal sandera Abu Sayyaf, jangan sampai nasib serupa dialami WNI lain, dalam waktu sesingkatnya harus dibebaskan, pemerintah harus sesegera mungkin agar mereka segera kembali ke Tanah Air," kata Yandri.
Interupsi Yandri ditampung pimpinan rapat paripurna. Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pidato penutupan oleh Ketua DPR dari Fraksi Golkar Ade Komarudin.
Dalam pidato, Ade juga menyinggung peristiwa penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf ini.
DPR, katanya, mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil sikap konkrit untuk membebaskan para sandera.
DPR juga mendorong pemerintah untuk menginisiasi perjanjian multilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dalam rangka kerjasama pengamanan jalur perairan laut sebagai jalur lintas perdagangan.
"DPR juga mendorong pemerintah segera membuat perjanjian dengan Filipina agar dapat dilakukan patroli secara bersama pada jalur utama pelayaran agar keamanan di jalur tersebut terjamin," kata Ade.
Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto meminta kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah secara serius.
"Pemerintah harus serius soal sandera Abu Sayyaf, jangan sampai nasib serupa dialami WNI lain, dalam waktu sesingkatnya harus dibebaskan, pemerintah harus sesegera mungkin agar mereka segera kembali ke Tanah Air," kata Yandri.
Interupsi Yandri ditampung pimpinan rapat paripurna. Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pidato penutupan oleh Ketua DPR dari Fraksi Golkar Ade Komarudin.
Dalam pidato, Ade juga menyinggung peristiwa penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf ini.
DPR, katanya, mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil sikap konkrit untuk membebaskan para sandera.
DPR juga mendorong pemerintah untuk menginisiasi perjanjian multilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dalam rangka kerjasama pengamanan jalur perairan laut sebagai jalur lintas perdagangan.
"DPR juga mendorong pemerintah segera membuat perjanjian dengan Filipina agar dapat dilakukan patroli secara bersama pada jalur utama pelayaran agar keamanan di jalur tersebut terjamin," kata Ade.
